BIDIK NEWS | SURABAYA – Di antara isu tak sedap pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pasca terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan nomor 2, 3 dan 5, RSUD. Dr. Soetomo Surabaya menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS dan masyarakat.
“Sejak awal program ini (JKN-KIS) muncul di 2014, kami sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan sampai saat ini. kami konsekuen dan konsisten menjaga marwah pelayanan di bidang kesehatan. Apapun yang terjadi, yang penting jangan mengorbankan (pelayanan kepada) masyarakat. Bagi kami, laksanakan dulu regulasi yang ada, setelah itu baru kami evaluasi. Mandat dari Gubernur, tidak boleh ada penolakan pasien,” tegas Direktur Utama RSUD dr. Seotemo, dr Harsono, Senin (6/8).
Harsono menilai, diterbitkannya aturan-aturan tersebut oleh BPJS Kesehatan adalah wajar dan tidak perlu ditanggapi berlebihan, baik dari media massa, masyarakat, maupun tenaga medis.
“Regulasi ini muncul adanya suatu permasalahan. Ketika regulasi terbit, tentu ada beberapa yang tidak berkenan. (Namun dengan) saling menyalahkan, tidak akan membuahkan solusi. Ada baiknya aturan ini dibahas dan dikomunikasikan bersama, terutama masyarakat yang diwakili DPR, Fasilitas Kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan. Harus duduk bareng, dan masing-masing dapat menyampaikan masukan bagi aturan itu.” ungkap mantan Bupati Kab Ngawi ini.
dr. Harsono yang juga pernah menjabat Kepala Dinkes Jatim ini mengingatkan tenaga medis agar tetap dengan mengedepankan pelayanan dan keselamatan pasien. “Saya sebagai tenaga medis, tentu tidak bisa lepas dari sumpah saya sebagai dokter, mempertahankan etika saya yang dipercaya masyarakat, dokter harus menjadi harapan bagi masyarakat yang punya permasalahan kesehatan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap program JKN-KIS dan berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dengan JKN-KIS, Dia tidak khawatir adanya over utilisasi akibat industrialisasi di dunia kesehatan. Adanya industrialisasi malah justru membahayakan dunia Kesehatan. Karena rumah sakit akan menjadi profit oriented (mencari untung) yang mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan menjadi mahal.
“Jadi, program ini sangat baik, karena merupakan bagian dari perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan menuju ke arah yang lebih baik. Apalagi banyak masyarakat sudah merasakan manfaat program (JKN-KIS) ini,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Perdirjampelkes tersebut mengatur ulang tentang pelayanan kesehatan terhadap operasi katarak, persalinan dan rehabilitasi medik. Di RS Dr. Soetomo sendiri terdapat sebanyak 154 kasus katarak, sekitar 263 kasus persalinan normal, dan 10.767 pelayanan rehabilitasi medik yang ditangani di periode 2018. (hari)
