SURABAYA | BIDIK.NEWS – Meski pun Gubernur Jawa Timur Kho”fah Indar Parawansa sudah mengeluarkan SK Pemberhentian dengan hormat terhadap Setiyo Budiwahono, selaku Kasi Ops dan Pengendalian Pol PP Prov Jatim sebagai PNS, namun bukan berarti perkara gugatannya di PN Surabaya berhenti. Gugatan tetap akan dilanjutkan.
Demikian dikemukakan kuasa hukum Setiyo Budiwahono, Widia Ari Susanti, SH, MHI, kepada BIDIK, Rabu (15/5). Alasannya, menurut Widia, SK Gubernur bernomor 880/1991/204 Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS dilakukan secara sepihak. Artinya, SK Gubernur tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh kliennya, yakni pengajuan pensiun dini (pendi) atas permintaan sendiri (APS) karena sakit.
“Mengapa Gubernur justru mengeluarkan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, karena dituduh melakukan pelanggaran disiplin. Padahal klien saya mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri (APS) karena alasan sakit. Ini khan keputusan sepihak.
Terkait masalah ini, pihaknya akan menempuh banding administratif ke PTUN demngan batas waktu empat belas hari sejak SK tersebut diterima dan ditandatangani,” ujar Widia.Yang kedua, lanjut Widia, terkait perkara gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya tetap dilanjutkan, karena gugatan tersebut tidak ada kaitannya dengan SK Pemberhentiannya sebagai PNS, tetapi menggugat karena ada kerugian materiil dan mengembalikan nama baik kepada kliennya yang sudah tercemar karena dituduh melanggar disiplin.“ Kalau dituduh melanggar disiplin terkait dengan perekrutan PTT, tolong dibuktikan, siapa sebenarnya yang terlibat,” papar Widia.
Dikemukakan, awal gugatannya ke Pengadilan Negeri Surabaya karena atasannya, dalam hal ini, Kasat Pol PP Budi Santoso atas dasar melanggar hukumkarena tidaksegera merespon dan memproses pensiun dini yang diajukannya. Bahkan sampai berbulan-bulan mandeg tidak jelas.
“Bahkan klien saya malah dituduh melanggar disiplin karena tdak masuk kerja selama beberapa hari. Padahal klien saya tidak masuk kerja karena benar-benar sakit. Dan saat pengajuan pensiun dini sudah dilampirkan surat keterangan dari dokter kalau kliennya benar-benar sakit dan tidak bisa bekerja,” pungkas Widia. Sementara Jempin Marbun selaku Kabiro Hukum Prov Jatim ketika dikon”rmasi BIDIK beberapa waktu lalu, menanggapi gugatan meski SK sudah turun, hal itu merupakan hak penggugat. (zainul)
