BIDIK NEWS |GRESIK – Pengadilan Negeri Gresik dibawah kepemimpinan Fransiskus Arkadeus Ruwe menyatakan perang tethadap prilaku korupsi dan suap.
Tekad itu diapresiasikan dengan cara melakukan pendatanganan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri dan Hubungan Industrial Gresik kelas IA.
Acara tersebut di hadiri oleh Bupati Gresik, Ir. Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati M. Qosim, Kejari Gresik, Polres Gresik, Dandim Gresik, MUI Gresik dan elemen lainnya.
Ketua PN Gresik, Fransiskus Arkadeus Ruwe mengungkapkan berdasarkan pada landasan hukum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penyesuaian Peraturan Menteri PAN-RB nomer 52 tahun 2014, maka PN Gresik diharapkan memperoleh predikat zona integritas.
“Penandatangan pencanangan zona intregitas ini akan disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupai Gresik serta Forkopinda, hal ini kami lakukan sebagai upaya PN Gresik menuju wilayah yang bebas korupsi dan pungli disemua elemen, ” tegasnya.
Masih menurutnya, kami ingin menunjukkan pada masyarakat Gresik bahwa PN Gresik bisa bebas dari korupsi. “Banyak pertarungan hukum disini (PN), perlu adanya campur tangan semua elemen, jangan macam-macam berkorupsi di PN, sebab kami sudah berkomitmen menghilangkannya,” pungkasnya.
Ditambahkannya, sebagai komitmen pencanangan zona integritas ini jangan hanya dijadikan seremonial saja, akan tetapi wujudkan dalam pekerjaan kita ” hindari korupsi dan suap untuk menuju PN Gresik yang bebas korupsi dan mencapai keadilan yang hakiki,” tegasnya.
Upaya itu sudah dilakukan dengan membentuk program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berguna untuk membatasi relasi dan pelaku hukum pada penegak hukum di PN Gresik.
Sementara itu, Bupati Gresik Ir.Sambari Halim Radianto merespon baik dan mendukung pencanangan zona intregitas dilingkup PN Gresik.
“Kami berharap pencanangan ini dapat dilakukan dengan baik agar PN Gresik menjadi Pengadilan yang terbebas dari korupsi, ” tegas Bupati. (him)
