SURABAYA – Komisi D DRPD Jawa Timur mengkritisi tes kesehatan di posko yang disediakan oleh Dinas Kesehatan di Terminal Bungurasih Sidoarjo terkesan tak serius. Padahal tes kesehatan tersebut untuk memberi jaminan bahwa driver dan kernet bus bebas dari narkoba dan minuman keras.

Dalam pantauan di lapangan, driver tidak wajib melakukan tes kesehatan. Tim kesehatan hanya melayani driver atau kernet yang mau melakukan tes kesehatan. Padahal tes kesehatan untuk memberi kepastian kondisi driver dan kenyamanan kepada penumpang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan, liburan Natal dan tahun baru tahun ini adalah harapannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Maka transportasi yang nyaman dan aman menjadi konsumsi masyarakat.

Halim mengaku, dalam sidak di Terminal Bungurasih, Senin 23 Desember 2019 terlihat bahwa tes kesehatan di posko terminal tidak serius, atau sekedar formalitas keberadaannya. Mengingat tes kesehatan tersebut tidak ada identifikasi sehingga tidak pernah ada catatan, driver mana saja yang sudah tes kesehatan dan yang belum.

“Bisa rancu ini, makanya harus ada identifikasi dalam bentuk kartu. Kemudian catatannya jelas. Bahwa diperiksa hari ini, sementara yang belum diperiksa ada catatan juga,” ungkap Halim, Selasa ( 24/12)

Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku sangat menyayangkan jika petugas kesehatan mencatat ada 1500 orang driver dan kernet setiap harinya di Terminal Bungurasih. Namun mereka tidak memiliki catatan driver mana yang sudah diperiksa.

Untuk itu, ketidakseriusan posko kesehatan ini dapat di evaluasi dan disampaikan ke Dinkes. Mengingat penumpang setiap hari ada. Maka posko kesehatan juga harus ada untuk memeriksa kesehatan driver. Mengingat menyangkut pelayanan yang nyaman dan hak penumpang untuk bisa diantar ke tempat tujuan dengan nyaman.

“Ini jadi temuan yang akan menjadi catatan dan evaluasi untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan yang tentunya sinergi dengan dishub,” tegasnya.

Mantan anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, program harus terintegrasi dan dilakukan bersama tentang pelayanan kesehatan dari driver. Apalagi hal ini merupakan hasil kesepakatan rapat agar mewajibkan driver tes kesehatan karena menyangkut keselamatan.

“Kalau kondisi bis dilihat dari uji kir. Sehingga menunjukkan bahwa kendaraan layak,” tuturnya.

Hal senada Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto mengaku tak ada dokumen soal driver yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal seharusnya ada riwayat pemeriksaan kesehatan yang melekat pada sopir

“Harusnya ada keterangan terakhir pemeriksaan. Para sopir. Hal ini sangat membahayakan saat mengemudikan bus,” jelasnya.