SURABAYA | Menjelang pelaksanaan Pilwali kota Surabaya tahun yang akan digelar tahun depan, fraksi Golkar DPRD kota Surabaya meminta Walikota Surabaya untuk lebih mengawasi penggunaan APBD 2020. Pasalnya ada dugaan penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kegiatan kampanye salah satu calon tertentu.
Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni mengatakan, dugaan adanya penyalahgunaan APBD sangat dimungkinkan yang bertujuan untuk membantu menjembatani calon tertentu yang diprediksi maju pilwali mendatang.
“Kami meminta kepada walikota secara penuh melakukan pengawasan, jangan sampai APBD yang seharusnya untuk kepentingan rakyat itu digunakan sebagai jembatan kontestasi calon pengganti (Wali Kota),” jelasnya saat ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Rabu (30/10/2019).
Dugaan ini, menurut Toni sapaan akrabnya sangat dimungkinkan. Ia mencontohkan seperti terdapat posisi kepala OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Posisi ini menurutnya memungkinkan untuk penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam bidang kehumasan yang bersumber dari APBD untuk membentuk citra diri menghadapi Pilwali mendatang.
“Contoh kepala Bappeko merangkap kepala DKRTH, dua-duanya punya program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun menjelaskan, seharusnya humas Pemkot Surabaya lebih berimbang dalam membantu pencitraan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan kepala dinas yang memerlukan publikasi atas prestasi yang diraih.
“Humas Pemkot Surabaya itu harusnya digunakan untuk pencitraan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun kepala dinas yang dirasa perlu untuk diberitakan, tapi kan akhir-akhir ini yang dirilis ke teman-teman media itu kan kegiatan kepala Bappeko saja,” pungkasnya. (pan)
