SAMPANG – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Sampang Tahun 2022 hari ke-2 digelar di Kec. Torjun, Selasa (9/2/2021) dengan tema sentral “Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat Bermartabat”.
Hadir Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wbakil H. Abdullah Hidayat, Sekdakab Yuliadi Setiawan, Anggota DPRD Sampang Dapil I Iwan Efendi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimcam Torjun, Kepala Desa dan Toga serta Tomas setempat.
Camat Torjun Lutfi Maliki menyampaikan, pelaksanaan Musrenbangcam untuk membahas dan menyepakati hasil Musrenbang di tingkat desa. Adapun tujuan lainnya untuk menyelaraskan program, baik dari sektor pembangunan, perekonomian dan sebagainya yang akan dilakukan di 2022.
“Ada permasalahan mendasar dari sektor pertanian yang selama ini belum terpecahkan, sebab Waduk Klampis belum bisa mengaliri air ke desa Bringin Nonggal, Kara dan Kanjar dan Torjun. Akibat dari hal itu, para petani hanya bisa bercocok tanam selama satu kali pada musim penghujan saja,” ujarnya.
“Dari permasalahan itu kita berharap dapat terpecahkan bersama dan semoga Bapak Bupati mencarikan solusi agar para petani di beberapa Desa bisa bercocok tanam dua kali,” ungkapnya.
Terlepas dari itu ada beberapa jalan poros penghubung beberapa desa yang perlu diperbaiki agar sesuai tema Musrenbang kali ini, yakni pemerataan pembangunan.
Sementara itu, H. Slamet Junaidi menyampaikan, jika dirinya ingin mendengar langsung usulan dan keluhan masyarakat dari bawah. Dari pembahasan perencanaan itu nantinya akan terus berlanjut di jenjang Kabupaten untuk penyelarasan program.
Pihaknya menyampaikan jika ada beberapa program yang terkendala di 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang berimbas pada recoufusing anggaran. Banyak sektor infrastruktur dan pariwisata yang menjadi fokus dalam pemerintahannya di tahun ke-2 menuju tahun ke-3 agar dilakukan perencanaan dan realisasinya berjalan baik.
Pihaknya berharap usulan program dari Desa dan Kecamatan berdasarkan skala prioritas sehingga tidak akan ada program yang tak bermanfaat untuk masyarakat. “Kita tekankan, program yang dianggarkan tidak ada akal-akalan dan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat di Kec. Torjun,” ungkapnya.
Pihaknya juga menekankan kepada Kades untuk membangun Desa Mandiri dan Produktif agar tidak selalu bersifat Konsumtif. “Untuk menuju Desa Mandiri perlu pengembangan potensi yang ada di masing-masing Desa agar bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.
Menanggapi keluhan petani berkaitan dengan irigasi, pihaknya menyampaikan bahwa sudah ada anggaran Rp 35 miliar pasca Perpres 80 No 2019 untuk normalisasi Waduk Klampis.
“Permasalahan irigasi sudah kita ajukan anggaran Rp 35 Miliar melalui APBN untuk normalisasi Waduk Klampis dengan harapan para petani di Torjun bisa teraliri air untuk menambah musim masa cocok tanam, kemudian kita akan kembangkan Wisata Kampung Belanda di Desa Krampon,” tandasnya.(hari)
