BATU | bidik.news – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Zulkipli membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian (ST 2023) Tahap 1 di Batu, Malang, Senin (4/12/2023).
Pada kegiatan ini, dipaparkan rilis hasil dari Sensus Pertanian 2023 provinsi Jawa Timur. Hasil Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 untuk menjadi landasan valid dalam pengambilan kebijakan pemerintah, guna tercapainya kedaulatan pangan, peningkatan kesejahteraan petani.
Zulkipli mengatakan, di dalam hasil ST 2023 ini, tentu ada hal-hal baru yang ditemukan selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan-perubahan yang ada dari sektor pertanian yang saat ini memegang kontribusi ketiga dari PDRB di Jatim patut untuk di perhatikan secara bersama.
“Perubahan-perubahan inilah yang akan membawa berbagai macam kebijakan di Jatim nantinya,” ujarnya.
Ia menerangkan, ada sebanyak 32.392 petugas yang diterjunkan dalam proses ST 2023. Selama 2 bulan, dari tanggal 1 Juni – 31 Juli 2023, mereka datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan hingga sampai ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
“Hari ini serentak seluruh BPS di Indonesia melakukan diseminasi hasil ST 2023. Hasil ini akan digunakan untuk pemangku kebijakan terkait dalam mengambil kebijakan, karena kami hanya mengambil data, tidak untuk merekomendasikan,” ucapnya,” katanya.
“Kami berharap hasil sensus ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas dan menjadi pijakan bagi semua pihak, untuk pertanian lebih baik lagi,” katanya.
Tahun 2023, lanjutnya, ada tiga kegiatan sensus yang sudah dilakukan BPS yakni Regsosek, Sensus UKM dan Sensus Pertanian.
“Dari data Regsosek, diketahui 45% masyarakat miskin berasal dari petani, ini bisa menjadi landasan petani mana yang bisa mendapatkan intervensi untuk kemudian dilakukan langkah yang tepat. Ketiga hasil sensus tersebut dapat dikolaborasikan untuk mengambil kebijakan,” ujarnya.
ST 2023 ini, lanjut Zulkipli bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil dengan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini serta kerangka sampel untuk survei pertanian.
“Data sensus pertanian 2023 ini tidak akan berguna jika hanya tersimpan di lemari BPS, karenanya teman-teman BPS diharapkan menyampaikan datanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya.
Dari hasil sensus tersebut, dirinya memaparkan, bahwa terjadi kenaikan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan penurunan jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) dari hasil ST 2023 dibandingkan hasil ST 2013 lalu di Jatim.
“Jumlah usaha pertanian hasil ST 2023 di Jatim sebanyak 5.678.945 unit yang terdiri atas 5.676.717 UTP, 637 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan 1.591 Usaha Pertanian Lainnya (UTL),” ujarnya.
Tak hanya itu, dari ST 2023 juga didapatkan hasil generasi petani di Jatim, yakni yang terbanyak merupakan yang telah berumur. “Sekitar 42,03 persen petani di Jatim merupakan Generasi X dan 31,92% merupakan Generasi Baby Boomer. Generasi Milenial hanya 21,30% dari total petani di Jatim,” ucap Zulkipli.
Berbeda dengan UTP yang mengalami penurunan, kata Zulkipli, RTUP 2023 mengalami peningkatan 11,12% dibanding RTUP 2013. “Jumlah rata-rata UTP di setiap RTUP mengalami penurunan dari 1,24 menjadi 1,03%,” katanya.
Meski jumlah RTUP secara agregat mengalami peningkatan, RTUP pada semua subsektor mengalami penurunan selama periode 2013-2023, kecuali subsektor peternakan dan perikanan.
“Penurunan terbesar jumlah RTUP secara absolut terjadi pada Subsektor Kehutanan dan Subsektor Tanaman Pangan dengan penurunan masing-masing sebesar 0,63 juta unit atau 43,24% dan 0,41 juta unit atau 11,15% dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Zulkipli.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur (Kominfo Jatim) Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan selamat kepada BPS Jatim dengan telah rilisnya Data Sensus Pertanian 2023.
Menurutnya, data sensus pertanian ini menjadi sangat penting untuk dapat menggambarkan sektor pertanian terkini yang kemudian bisa dilakukan peningkatan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data untuk memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani kita.
“Terima kasih. Selamat dan sukses. Dengan data kita membangun Indonesia,” pungkas Sherlita.
