BIDIK NEWS | SURABAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan se Surabaya Raya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Tanjung Perak melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait penyerahan perusahaan tidak patuh program jaminan sosial ketenagakerjaan di Hotel Bumi Surabaya, Senin (12/11).
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi kepesertaan dan iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Turut hadir Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Dodo Suharto, seluruh Kakacab BPJS Ketenagakerjaan se-Surabaya Raya, yakni Suharto (Karimunjawa), Poedji Santoso (Darmo), Oki W Gandha (Rungkut) dan Deni Suwardani (Tanjung Perak) serta dari Kejari Surabaya dan Tanjung Perak.
Dodo Suharto mengatakan, monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengukur efektifitas penerapan regulasi dan mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan yang berlaku.
“Kami berharap, dengan mempererat kerja sama ini, hasil yang dicapai juga akan optimal di Jatim. Ke depan, kerja sama dengan kejaksaan ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk menegakkan regulasi yang ada serta akan mendorong perluasan kepesertaan dengan lebih optimal. Artinya, perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan segera dapat terwujud,” kata Dodo.
Dodo menambahkan, perlu adanya strategi khusus dalam penyelesaian penyerahan perusahaan yang belum patuh melalui SKK. SKK yang dimaksud antara lain, SKK Piutang, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian-Tenaga Kerja (PDS-TK), PDS Upah dan Litigasi.
Untuk mendukung penegakan regulasi, lanjut Dodo, ada fitur baru BPJSTK Mobile yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan kanal pelaporan yang aman dan “reliable”.
“Fitur itu memungkinkan pengguna aplikasi dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah, status masa aktif tenaga kerja, dan perkiraan jumlah karyawan yang sebenarnya,” ujarnya.
“Kami berharap, Kejaksaan di wilayah Jatim dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini, agar semua pekerja mendapat hak perlindungan dan jaminan sosial,” tambahnya.
Selain itu, peningkatan kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para pelaku usaha melalui Kejari dan peningkatan iuran tepat waktu untuk seluruh Kantor Cabang se Surabaya Raya.
Sementara itu, Kasi Datun (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejari Tanjung Perak, Edward Naibaho mengaku sangat mengapresiasi upaya BPJS Ketenagakerjaan se Surabaya Raya yang masih mempercayai Kejaksaan, khususnya bidang Datun untuk menangani kepatuhan perusahaan.
“Makanya saya menghimbau, jangan sungkan-sungkan kepada BPJS Ketenagakerjaan se Surabaya Raya untuk bekerja sama atau memberi masukan kepada kami terkait kepatuhan perusahaan,” kata Edward yang mengaku baru 8 bulan menjabat Kasi Datun Kejari Tanjung Perak.
Sedangkan Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa, Suharto menyebutkan, berdasarkan data evaluasi penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) selama 2017-2018 dari BPJS Ketenagakerjaan se Surabaya Raya kepada pihak Kejaksaan. Untuk realisasi iuran mencapai Rp 3,5 miliar dari total potensi sebesar Rp 3,9 miliar atau sekitar 89 persen.
“Sedangkan dari 668 SKK yang kami serahkan ke Kejari Surabaya dan Tanjung Perak, sudah terealisasi sebanyak 323 SKK atau 48 persen. Dan untuk tenaga kerja sudah terealisasi sebanyak 5.395 dengan potensi sebanyak 121.795 tenaga kerja atau 4 persen,” pungkas Suharto. (hari)
