SURABAYA l bidik.news – Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur bersama Forkopimda Jawa Timur sebenarnya hanya untuk membatasi penggunaannya bukan melarang langsung. Pernyataan ini disampaikan wakil ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono saat dijumpai di kantornya pada Rabu (13 /8/2025).
Menurut politisi partai Golkar tersebut, SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur. Sebenarnya adalah aturan atau pedoman bersama penggunaan pengeras suara.
“Kita tahu, masyarakat juga perlu menggunakan sound untuk memeriahkan sebuah acara. Terlebih menjelang HUT RI seperti saat ini. Hanya saja penggunaannya perlu dibatasi karena faktor kenyamanan dan kesehatan di masyarakat. Sehingga diatur suaranya agar tidak terlalu keras dan membuat kebisingan yang terlalu ekstrem,” jelas Blegur.
Menurut Legislator dari Dapil Surabaya tersebut, jika sound dengan volume suara skala besar dipakai di area terbuka seperti lapangan. Tentunya tidak jadi masalah. Namun kalau dipakai di daerah pemukiman dan menimbulkan kerusakan serta mengganggu kesehatan karena merusak gendang telinga atau mengganggu orang istirahat. Tentu hal itu yang dilarang.
“Saya kira pengunaan sound system itu hanya harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan, tentu tidak masalah,” tandas Blegur.
Karena itu, Blegur juga mendukung surat edaran tentang sound horeg yang pada intinya mengatur penggunaan sound system di masyarakat Jawa Timur.
Sementara itu, usai mengikuti rapat Paripurna DPRD, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan aturan yang ada dalam SE bersama tersebut.
SE tersebut mengatur batas tingkat kebisingan pengeras suara. Terdapat perbedaan tingkat kebisingan antara pengeras suara statis dan yang bergerak.
“Untuk yang statis, misalnya pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, seni budaya pada ruang terbuka dan tertutup, dibatasi maksimal intensitas suara yang dihasilkan adalah 120 disabhel atau dBA,” tandas Khofifah.
Sedangkan untuk penggunaan sound system dalam karnaval, unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum secara non statis atau berpindah-pindah tempat, maka dibatasi maksimal 85 dBA. Dan SE itu sudah sesuai dengan aturan badan kesehatan dunia ( WHO ). ( Rofik )
