BKKBN Jatim Gencar Latih Bidan Turunkan Stunting 5,2%

SURABAYA | bidik.news – Angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) di Jatim berdasarkan data Sistem informasi Keluarga (SIGA-YAN) KB per 16 Juni 2023 masih tinggi, yaitu di angka 12,97%. Sedangkan target Unmetneed 11.74%.

Salah satu upaya penurunan angka stunting adalah menekan angka unmetneed. Untuk itu, BKKBN Jatim melatih para bidan dalam pelayanan kontrasepsi di Grand Dafam Hotel Surabaya, Sabtu (24/6/2023).

Ketua Timja Latbang BKKBN Jatim, Sukamto menjelaskan, selain angka unmetneed yang masih tinggi, berdasarkan data SIGA-YAN, jumlah cakupan Peserta KB Baru (PB) 17.77%. Sedangkan untuk PB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 46,56% dan PB Pasca persalinan atau pasca keguguran 52.83%.

“Masih tingginya animo masyarakat terhadap permintaan alat kontrasepsi non MKJP. Hal itu berdasarkan total PB 174.873, yang paling diminati adalah suntik sebanyak 47.98%, pil 17.65%, implant 15.94%, IUD 11.88%, NOW 3.14%, kondom 3.40% dan MOP 0.02%,” jelas Sukamto saat Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Angkatan IV Tahun 2023.

Sukamto menambahkan, masih terjadi kasus komplikasi berat sebanyak 76 kasus dengan rincian 37 kasus implan, 39 kasus IUD, dan satu kasus MOW. Juga maraknya pernikahan usia dini di beberapa wilayah di Jatim.

Berdasarkan data Dispensasi Nikah dari Pengadilan Tinggi Agama pada 2022, ada 10 kabupaten tertinggi, yaitu Pengadilan Agama (PA) Jember 1.388 kasus, PA Malang 1.384 kasus, PA Kraksaan 1.141 kasus, PA Banyuwangi 876 kasus, PA Lumajang 849 kasus, PA Bondowoso 722 kasus, PA Pasuruan 703 kasus, PA Kediri 584 kasus, PA Bojonegoro 527 kasus dan PA Tuban 511 kasus.

Sedang untuk status gizi, sambung Sukamto, berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), angka prevalensi stunting di Jatim mengalami penurunan signifikan. Data SSGBI tahun 2019 sebanyak 26,86% turun menjadi 23.5% pada SSGBI Tahun 2021. Sedang data SSGBI tahun 2022 turun menjadi 19.2%.

“Kita masih punya tugas berat menurunkan angka stunting 5.2% yang sangat membutuhkan kerjasama dan pendekatan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan berbagai pihak,” tandasnya.

Karenanya, dukungan para bidan sangat diperlukan mendukung percepatan penurunan angka stunting di Jatim. “Upaya kami dengan meningkatkan kemampuan bidan memberikan pelayanan kontrasepsi melalui pelatihan yang dilakukan secara daring selama 7 hari dan luring di Surabaya,” paparnya.

Untuk pelatihan ini, diberikan kepada 125 bidan Se-Jatim yang dibagi dalam 5 angkatan dalam 1 tahun ini. Dalam 1 angkatan sebanyak 25 bidan dan kali ini angkatan ke-IV dan semua peserta pelatihan dinyatakan lulus.

Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jatim, BD.HJ. Wiwiek Hariyati, SST. M.M.Kes menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi BKKBN Jatim yang sudah memberikan pelatihan pelayanan kontrasepsi kepada para bidan di Jatim.

Tahun lalu pelatihan pelayanan kontrasepsi juga dilakukan dengan jumlah peserta 20 bidan dalam 1 angkatan. Pihaknya sangat bersyukur pada 2023 ini, BKKBN Jatim kembali mengadakan pelatihan pelayanan kontrasepsi dengan jumlah peserta lebih banyak dari tahun lalu, yaitu 25 bidan dalam setiap angkatan.

“Pelatihan pelayanan kontrasepsi ini sangat kami butuhkan, apalagi untuk pelayanan kontrasepsi kali ini tidak sama dengan dulu. Sebut saja pelayanan CTU yang kali ini lebih ditekankan pada konseling dari Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB (ABPK) dan penapisan kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi (Roda KLOP),” ungkap Wiwiek.

Kedua hal itu memiliki peranan sangat penting bagi keberhasilan kontrasepsi yang akan dijalani akseptor KB. Bila ABPK dan Roda KLOP berhasil, maka pelayanan selanjutnya akan berhasil.
“Pelatihan pelayanan kontrasepsi seperti ini sangat kami butuhkan. Kami berharap pelatihan seperti ini akan terus dilakukan,” pungkasnya.