SURABAYA l bidik.news – Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan komitmen legislatif dalam membenahi kinerja dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Langkah strategis ini diawali dengan serangkaian studi komparasi ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki pengelolaan BUMD yang sehat dan produktif.
Agung Mulyono menjelaskan bahwa pihaknya telah merampungkan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan kota besar, antara lain DKI Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Jawa Barat, hingga Makassar (Sulawesi Selatan). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap referensi dan model bisnis terbaik yang dapat diadopsi di Jawa Timur.
“Langkah pertama adalah melakukan kunjungan ke daerah-daerah tersebut. Kita menerapkan prinsip ATM, yakni Amati, Tiru, dan Modifikasi. Apa desain yang bagus dari DKI atau daerah lain, kita ambil untuk diterapkan di sini.
Banyak masukan dan bahan yang berhasil kami himpun,” ujar Agung Mulyono pada kamis ( 29/1/2026 ).
Sebagai tindak lanjut dari studi komparasi tersebut, Agung menyebutkan bahwa DPRD Jatim akan segera menggelar pertemuan intensif dengan jajaran direksi BUMD Pemprov Jatim.
Agenda ini dijadwalkan berlangsung di Malang pada 2 hingga 5 Februari mendatang.
“Langkah kedua, kita mengundang seluruh BUMD yang ada dalam lingkup tersebut.
Rencananya besok tanggal 2 sampai 5 Februari di Malang kita akan rapat membahas hasil temuan tersebut. Banyak hal yang akan diklarifikasi dari data awal yang sudah dipersiapkan,” papar anggota fraksi Demokrat DPRD Jatim .
Politisi asal Dapil Banyuwangi,Situbondo dan Bondowoso ini optimis bahwa proses evaluasi dan perbaikan ini berjalan sesuai jalur (on the track). Ia menargetkan gambaran utuh mengenai kondisi dan solusi bagi BUMD Jatim akan mulai terlihat jelas pada pertengahan bulan Ramadan, dengan penyelesaian rekomendasi akhir diproyeksikan rampung pada pertengahan tahun ini.
“Insya Allah prosesnya on the track. Mei atau Juni setelah selesai, hasilnya baru akan ketahuan. Namun, pada pertengahan Ramadan nanti, peta jalan BUMD kita di Jawa Timur diharapkan sudah makin jelas,” tegas Agung.
Upaya ini dinilai krusial untuk menjawab sorotan publik terkait kondisi BUMD yang selama ini dianggap masih menyisakan berbagai persoalan manajerial (carut-marut). Dengan strategi modifikasi dari daerah lain, diharapkan BUMD Jatim dapat bertransformasi menjadi entitas yang lebih profesional dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). ( Rofik )
