SURABYA | DPRD Jatim kembali angkat bicara terkait banyaknya pos anggaran dikepras Pemprov yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian rakyat dalam menyusun APBD Jatim 2020 mendatang.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi mengatakan, selama menggelar hearing dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Jatim, hampir sebagian besar mengalami pengeprasan. “Saya melihat tak ada yang mengarah untuk mengangkat perekonomian rakyat. Ada indikasi kesana,” jelasnya saat ditemui di Surabaya, Kamis (14/11).
Pria kelahiran Atambua NTT ini mengatakan jumlah anggaran merupakan refleksi dari keberpihakan pemerintah. ”Hal ini merupakan politik anggaran. Semakin besar anggaran di OPD menunjukkan semakin besar keberpihakan pada rakyat. Namun, jika semakin dipotong berarti tak berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Politisi asal PDIP ini menambahkan dengan melihat faktar tersebut,dirinya melihat keberpihakan APBD Jatim 2020 mendatang kepada rakyat tak Nampak dalam satu tahun ke depan.
Ditambahkan oleh pria yang juga wakil ketua komite tetap bidang permodalan UMKM Kadin Jatim ini, pihaknya menghimbau kepada Pemprov Jatim tak mengurangi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. “Janganlah dikurangi, minimal jalan di tempat sudah bagus,” tutupnya. ( rofik)
