SURABAYA l bidik.news – Persoalan banjir tahunan yang kerap melumpuhkan aktivitas warga di wilayah Gresik bagian selatan menjadi sorotan utama dalam agenda jaring aspirasi yang digelar oleh Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, H. Makin Abbas.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara khusus meminta adanya intervensi nyata dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi bencana hidrometeorologi yang rutin terjadi.
Keluhan mendesak ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan yang menjadi langganan banjir, yakni Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, dan Menganti.
Mereka menilai penanganan yang ada selama ini belum cukup efektif untuk membendung luapan air saat musim penghujan tiba.
H. Makin Abbas, yang juga duduk di Komisi D DPRD Jatim (membidangi Pembangunan), membenarkan bahwa aspirasi terkait infrastruktur pengendalian banjir mendominasi pertemuan di wilayah tersebut.
“Masyarakat di Balongpanggang, Benjeng, hingga Menganti sangat mengharapkan kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka meminta bantuan agar banjir tahunan yang selama ini menghantui wilayah mereka bisa segera diatasi secara tuntas,” ujar Makin Abbas saat gelar reses di Gersik pada Rabu ( 11/2/2026 ).
Menurut legislatif senior dari Fraksi PKB asal Lamongan ini , warga merasa lelah dengan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung setiap tahun akibat banjir.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, mengingat skala aliran sungai yang melintasi wilayah tersebut membutuhkan penanganan lintas sektoral yang komprehensif.
Abah Makin berkomitmen untuk membawa tuntutan warga Gresik ini ke meja pembahasan tingkat provinsi.
Ia menegaskan akan mendorong Pemprov Jatim, melalui dinas terkait, untuk memprioritaskan normalisasi sungai maupun pembangunan tanggul di titik-titik rawan di ketiga kecamatan tersebut.
“Ini adalah aspirasi prioritas. Kami akan mendesak Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran dan menyusun langkah teknis yang konkret.
Jangan sampai warga di Balongpanggang, Benjeng, dan Menganti terus-menerus menjadi korban banjir tahunan tanpa ada solusi jangka panjang,” tegas ketua Badan Kehormatan ( BK ) DPRD Jatim.
Seluruh masukan dari masyarakat ini telah dicatat dan akan dijadikan rekomendasi strategis DPRD Jawa Timur kepada pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan daerah mendatang. ( Rofik )
