NGANJUK– Para petani padi di Nganjuk mulai resah. Pasalnya, jelang panen raya pertengahan Maret ini harga gabah anjlok. Mereka pun terancam tidak bisa menikmati harga tinggi seperti beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, harga gabah kering di tingkat petani Rp 4,5 ribu hingga Rp 5 ribu per kilogram. Jelang panen raya pertengahan bulan ini, harga gabah kering anjlok menjadi Rp 3,5 ribu hingga Rp 3,8 ribu per kilogramnya.
Hal itu diungkapkan petani padi, Sunandar kepada Anggota DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagyo saat reses di Kantor Kepala Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jumat malam (5/3).
Menurutnya, para petani padi harus bersiap gigit jari di musim panen tahun ini. “Harganya sangat murah, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan saat penanaman,” katanya.
Sunandar menyampaikan kepada Jenderal Istu yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menyadari bahwa harga sangat tergantung dengan mekanisme pasar. Yakni, saat pasokan melimpah harga akan turun. Meski demikian, lanjut dia, petani tetap dirugikan. Sebab, saat harga gabah turun harga pupuk tidak pernah ikut turun.
“Terkait obat-obatan untuk tanaman (pupuk, red) juga tersendat, padahal kami sangat membutuhkan,” ujarnya.
Dengan anjloknya harga gabah, Sunandar mengaku harus bersiap merugi hingga jutaan rupiah. Belum lagi
ditambah lagi biaya untuk perawatan tanaman. Bahkan, ia pun harus memanen. Jika ditunda, khawatir akan berdampak pada kualitas padi. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang sudah masuk musim panen,” terangnya.
Menanggapi keluhan petani padi di Nganjuk, Jenderal Istu menyampaikan terkait pertanian, khususnya padi memang perlu adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. “Oleh karenanya, setiap kali reses saya selalu mengajak dari unsur pemerintahan agar bisa dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini, tidak hanya petani padi, petani yang lain juga perlu adanya pendampingan. Hal itu demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan didatangkan langsung ahlinya begitu juga hadirnya pemerintah.
“Kestabilan harga, memang perlu campur tangan pemerintah terkait harga padi. Kita juga sedang mensosialisasikan perda No 8 Tahun 2015, kuncinya membangkitkan perekonomian pasca pandemi melalui tingkat desa,” pungkasnya.
