GRESIK . Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik tetap memberlakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) di masa pandemi dan melarang sekolah yang dikelola persyarikatan di semua tingkatan melakukan pembelajaran langsung . Hal itu merujuk pada kebijakan induk organisasi, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) yang hingga kini belum membolehkan pelaksanaan pembejaran secara tatap muka.
“Kami tetap makmum kepada kebijakan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sampai dengan saat ini tidak ada pembelajaran tatap muka,” tegas Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Gresik Dodik Priyambada, yang dikuatkan Ketua PDM Gresik Taufiqulloh A. Ahmady.
Dihubungi di kantornya, Selasa (1/12), hingga kini sekolah-sekolah di bawah pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan masih taat asas (konsisten) mengikurti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang masih memberlakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kebijakan itu juga merujuk rekomendasi MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) agar semua siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah belajar dari rumah atau mengikuti pembelajaran secara online.
Konsistensi sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk tetap menerapkan pembelajaran daring itu disampaikan menjawab pertanyaan apakah Muhammdiyah berubah sikap pasca pengumunan pemerintah lewat Kemendikbud, bahwa mulai Januari 2021 sekolah-sekolah di Indonesia diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Teknisnya, diserahkan kepada para kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur, ) di wiklayah masing-masing.
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Penbdidikan dan Kebudayaan Nadhiem Makarim mengumumkan, berdasar kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemdagri, dan Satgas Covid-19, mulai Januari 2021, pemerintah membolehkan sekolah-sekolah di Indonesia kembali menerapkan model pembelajaran langsung atau tatap muka, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Teknisnya diserahkan kepada masing-masing daerah.
Disinggung jika hingga Januari kebijakan PPM ternyata tidak sama dengan keputusan pemerintah, Dodik menyatakan tidak masalah. Majelis Dikdasmen, lanjutnya, tetap memilih taat kepada kebijakan induk organisasi. Menurut dia, kalaupun nantinya ada hal yang berbeda dengan yang diputuskan pemerintah, hal itu bukanlah bentuk pembangkangan.
Sebab, kata Dodik, dalam memutuskan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, PPM tentu sudah mempertimbangkan banyak aspek, khususnya keselamatan siswa dan tenaga pendidik dan non-pendidik. Selain itu, dalam mengambil kebijakan itu dipastikan PPM telah melibatkan banyak pihak, misalnya pakar atau ahli pendidikan, kesehatan, dan stake holder lainnya yang kapabel di bidangnya.
Tidak khawatir sekolah-sekolah Muhammadiyah ditinggalkan siswanya karena beralih ke sekolah lain yang memberlakukan pembelajaran tatap muka. Menjawab pertanyaan ini, ia mengutip pernyataan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sa’ad Ibrahim.
“Pak Sa’ad bilang, gak papa jika karena sikap kita yang memilih daring, lalu ada orang tua yang menarik anaknya lalu memindahkan ke sekolah lain. Itu pilihan yang harus dihormati,” ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Layanan Dukungan Psikososial (LDP) MCC PPM, Budi Santoso, tetap tenang dan tidak perlu resah merespon pengumuman pemerintah. Hingga kini PPM masih memberlakukan kebijakan pembelajaran daring di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena itu, ia minta guru-guru terus berkreasi dalam mengelola pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesematabn anak didiknya.
“Pastikan, bahwa kondisi anak-anak benar-benar aman. Jika tidak aman, kondisi psikologis anak-anak juga tidak aman dan tidak nyaman dalam menerima pelajaran,” katanya.
Ia mengakatakan, dua pekan lagi PPM bersama MCCC akan mengundang Majelis Dikdasmen se-Indonesia untuk melaksanakan webinar nasional. Saat itulah PPM akan mengambil sikap terbaru terkait pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, apakah tetap daring atau beral
