SURABAYA – Pemerintah pusat mengembalikan pengelolaan jembatan timbang dan uji tipe kendaraan ke pemerintah propinsi. Alasannya sampai saat ini kondisi jembatan timbang di Jatim mangkrak dan tidak terurus.

Menurut wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, kepastian pengembalian tersebut diperoleh dari pernyataan langsung Menhub Budi Karya di depan Gubernur Jatim Khofifah beserta tim termasuk DPRD Jatim saat road Show ke sejumlah kementerian yang merupakan implementasi PP No 80 tahun 2019.

“ Saat di Kemenko Maritim, Menhub Budi Karya memastikan mengembalikan pengelolaan jembatan timbang di Jatim ke Pemprov Jatim,” kata Sahat di kantornya, senin (20/1)
Politisi partai Golkar ini mengatakan dalam penjelasan Menhub, sebenarnya pemerintah ingin menjadikan pelaksana jembatan timbang adalah dari outsoursing karena kekurangan tenaga kerja dari pusat turun ke bawah.

“Lalu kami pertanyakan ke pak menteri kenapa pakai pihak outsoursing atau swasta lagi. Lalu kami yakinkan ke pak menteri kalau Jatim itu mampu mengelolanya. Dan saya yakin propinsi lain juga begitu karena punya SDM yang dijalankan Dishubnya masing-masing,”lanjutnya

Dikatakan oleh Sahat,setelah menerima penjelasan pihaknya, maka menhub menyampaikan kesanggupannya akan mengembalikan kembali ke daerah.” Ini satu road show yang berhasil. Dan pak menteri menyanggupi akan segera merevisi UU tentang pengaturan jembatan timbang kembali ke daerah melalui proleknas,”lanjutnya.
Selain itu, sambung pria asal Surabaya ini,pemerintah pusat juga mengembalikan uji tipe kendaraan dan perijinan pengoperasian bis pariwisata.

“Semuanya dikembalikan ke daerah dan tak sia-sia road show yang dilakukan oleh gubernur bersama timnya dan pihak DPRD Jatim ke sejumlah kementerian karena membawa hasil yang menggembirakan bagi Jatim,”tandasnya.