SURABAYA – Untuk menguatkan peran Babinsa terlebih dalam menekan bibit-bibit radikalisme di Jatim,DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan bantuan anggaran untuk Babinsa (Bintara Pembina Desa) di daerah.
“ Dari diskusi pihak Kodam V Brawijaya, sampai hari ini satu orang Babinsa membina lima desa. Artinya saat ini pihak TNI sangat kekurangan personel dan ditambah tak ada anggaran untuk membina masyarakat secara menyeluruh. Atas dasar itulah kami minta Pemprov Jatim memberikan anggaran operasional Babinsa di daerah,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah, saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Kodam V Brawijaya, Rabu (8/1).
Politisi asal PKB ini mengatakan ke depan pihaknya berharap gubernur dan bupati dan walikota se Jatim bersinergi dengan memberikan anggaran kepada babinsa sebagai pembinaan masyarakat desa dalam bahaya menimalisir radikalisme di Jatim.
“ Saya rasa lebih menarik memaksimalkan peran Babinsa atau TNI mengingat sampai saat ini TNI masih dipercaya oleh rakyat,”imbuh pria asal Situbondo ini.
Buktinya, kata Ubaidillah, sampai saat ini masyarakat tak ada yang menyerang TNI dalam berbagai kesempatan baik secara langsung ataupun melalui medsos. “ Yang menjadi sasaran masyarakat biasanya kepolisian bukan TNI,”lanjut mantan staf ahli menaker ini.
Komisi A DPRD Jatim, kata Ubaidillah, tak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah propinsi hingga kabupaten/kota untuk menyediakan anggaran khusus pelatihan bela negara ditingkat terbawah yaitu di desa-desa. “ Nantinya pelaksana bela negara ini akan mengerahkan babinsa setempat. Ini harus ada anggarannya dan oleh sebab itu kami mendorong agar terealisasi,” pungkasnya.
