BANYUWANGI | bidik.news – Pemkab Banyuwangi mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp2,444 triliun.
Melalui rancangan anggaran tersebut, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi berada di kisaran 5,41 persen.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati terhadap Raperda APBD 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono. Hadir dalam kesempatan itu jajaran anggota DPRD lintas fraksi, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta lurah.
Dalam pemaparannya, Mujiono menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 memperhatikan proyeksi pendapatan daerah, kondisi makro ekonomi, serta kebutuhan pembiayaan berbagai prioritas pembangunan.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah keterbatasan ruang fiskal. Kebutuhan belanja untuk pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi masyarakat terus meningkat.
Sementara itu, pertumbuhan pendapatan daerah belum tentu mampu mengimbangi kebutuhan tersebut.
“Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera,” ujar Mujiono di hadapan anggota dewan.
Dari sisi indikator pembangunan, Pemkab Banyuwangi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 5,41 persen. Sementara persentase penduduk miskin ditargetkan berada di kisaran 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,87, serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97.
Menurut Mujiono, pencapaian indikator tersebut diharapkan ditopang oleh program dan kegiatan pemerintah daerah yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi struktur pendapatan, RAPBD 2027 dirancang sebesar Rp2,444 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850,8 miliar, pendapatan transfer Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,170 miliar.
Adapun total belanja daerah dalam rancangan APBD tersebut diproyeksikan mencapai Rp2,420 triliun.
Mujiono menyebut, penyusunan belanja harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini penting agar kebutuhan pembangunan tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
“Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Pada komponen pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp68,416 miliar.
Pembiayaan netto tersebut menjadi salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan anggaran, termasuk untuk menutup defisit apabila terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Mujiono berharap pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tutur dia.(nng)
