SURABAYA l bidik.news– Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengapresiasi langkah cepat yang diambil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur bersama SKK Migas Jabanusa , menyikapi temuan sumur baru yang secara visual diduga mengandung campuran minyak di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, temuan air yang bercampur minyak tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan ilmiah. Oleh karena itu, ia menilai keputusan ESDM Jatim dan SKK Migas yang langsung turun ke lokasi untuk mengambil sampel dan melakukan pengujian laboratorium merupakan langkah strategis dan tepat.
“Artinya, kami mengapresiasi langkah ESDM Provinsi Jawa Timur dan SKK Migas Jabanusa yang langsung ke lokasi, mengambil sampel, lalu dilakukan penelitian. Termasuk juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengambil, tidak menggunakan, dan menutup area tersebut. Itu langkah yang sangat baik,” ujar Halim, Selasa (21/1).
Ia menjelaskan, secara geografis lokasi temuan sumur di Desa Klampes memang tidak jauh dari wilayah eksploitasi minyak dan gas West Madura Offshore (WMO). Dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya kandungan atau campuran minyak di area tersebut.
“Posisi Desa Klampes itu memang tidak jauh dari eksploitasi migas West Madura Offshore. Jadi secara kemungkinan, bisa saja ada kandungan campuran minyak. Tapi kita tetap menunggu hasil uji laboratorium dari SKK Migas Jabanusa dan ESDM Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Halim juga menghimbau masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan tindakan ceroboh sebelum hasil resmi pengujian laboratorium diumumkan. Ia mengingatkan bahwa tindakan yang tidak terkontrol justru berpotensi membahayakan diri sendiri maupun warga sekitar.
“Kami berharap masyarakat sabar menunggu hasil uji lab dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Keselamatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Komisi D DPRD Jatim, lanjut Halim, mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan SKK Migas dan ESDM Provinsi Jawa Timur. Ia berharap hasil penelitian dapat segera diperoleh dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Sehingga dari hasil itu bisa ditentukan langkah lanjutan apa yang perlu diambil. Transparansi hasil uji sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Sementara itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) melakukan peninjauan langsung ke lokasi sumur air yang mengeluarkan cairan diduga mengandung minyak bumi di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi di lokasi sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan awal bersama pihak terkait. “Kami turun langsung ke lapangan bersama SKK Migas Perwakilan Jabanusa, PHE WMO, serta OPD Kabupaten Bangkalan untuk memastikan kondisi sumur dan dampak yang mungkin timbul,” kata Aris.
Aris menjelaskan, lokasi pengeboran berada di halaman depan rumah seorang warga bernama Aida. Sumur tersebut awalnya merupakan pengeboran air bersih dengan kedalaman mencapai 105 meter. “Pengeboran dilakukan sejak 27 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026 dengan diameter pipa sekitar 4 dim,” ujarnya.
Masalah muncul ketika pompa mulai dioperasikan pada 8 Januari 2026. Saat itu, air yang keluar bercampur dengan cairan yang diduga mengandung minyak bumi. “Pada saat pengoperasian pompa, air keluar bersamaan dengan cairan yang secara visual diduga minyak. Inilah yang kemudian dilaporkan warga,” jelas Aris.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak PHE WMO telah mengambil sampel air untuk diuji lebih lanjut. “Sampel air sudah diambil sebanyak tiga botol pada kedalaman 8 meter dan 16 meter. Hasilnya nanti akan disampaikan oleh SKK Migas Jabanusa untuk memastikan apakah benar cairan tersebut mengandung minyak bumi atau tidak,” tegasnya.
Sambil menunggu hasil uji laboratorium, pemerintah daerah setempat telah mengambil langkah antisipatif. Melalui pihak Kecamatan Klampis, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar lokasi sumur. “Kami juga melarang warga mengambil cairan yang diduga minyak itu untuk keperluan apa pun demi keselamatan bersama,” kata Aris.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan, melibatkan DLH, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, hingga aparat keamanan. “Keselamatan warga menjadi prioritas. Setelah hasil uji keluar, baru akan ditentukan langkah teknis selanjutnya,” pungkasnya.( Rofik )
SURABAYA l bidik.news - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan...
