SURABAYA l bidik.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus menjaga stabilitas harga bahan pokok mengingat sebentar lagi memasuki momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.
Permintaan ini disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Edi Paripurna, menyusul data inflasi terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 Januari 2025.
BPS mencatat bahwa inflasi tahunan Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 2,93 persen (year-on-year), dengan laju inflasi bulanan 0,76 persen. Inflasi tertinggi di wilayah Jawa Timur tercatat di Kabupaten Sumenep, mencapai sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi.
Laju inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi salah satu kontributor terbesar.
“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri.” ujarnya, Selasa (13/01/26)
Sementara itu, data terbaru dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur ada beberapa komoditas yang mengalami tekanan kenaikan.
Kendati sejumlah komoditas pangan strategis menunjukkan harga yang relatif stabil.
Harga gula pasir misalnya, per 8 Januari 2026 mencapai Rp16 ribu per kg. Lalu MinyaKita yang melebihi HET, yakni Rp17 ribu sampai Rp19 ribu per liter di beberapa kabupaten. Daging sapi paha belakang antara Rp110-130 ribu per kilogram, serta bawang merah sekitar Rp35.602 per kg.
Edi menilai koordinasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan.
Salah satunya dengan memperkuat pengawasan dan distribusi pasokan bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Kemudian meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar disparitas harga antar wilayah dapat diminimalisir.
“Mengoptimalkan cadangan pasokan dan peran Bulog, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula,” ucapnya.
Pihaknya kata anggota Komisi B ini mendorong agar data inflasi BPS dan pemantauan harga dari Siskaperbapo digunakan sebagai dasar kebijakan yang proaktif. Kestabilan harga tidak hanya penting untuk konsumen, tetapi juga untuk kepastian usaha pelaku usaha pangan.
“Apalagi ini menjelang Ramadan dan Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok biasa meningkat. Karena itu pergerakan harga kebutuhan pokok ini harus dipantau terus, termasuk kemungkinan dampak dari faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik;” jelasnya.
Selain itu kata Edi, sinergi dengan dinas terkait dan stakeholder pasar dibutuhkan agar lonjakan harga yang tidak wajar dapat diantisipasi sejak dini. Ini penting agar masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa tekanan harga yang signifikan..
“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, kita berharap Jawa Timur dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga selepas Idulfitri, sekaligus mendorong ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar pangan,” pungkas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Probolinggo-Pasuruan. ( Rofik )
