PASURUAN I bidik.news – Keberadaan angkutan umum di Kota Bangil Pasuruan saat ini ibarat hidup segan mati tak mau.
Alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat, pilihan moda transportasi di jantung pemerintahan kabupaten ini masih minim.
Selain bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dan kereta api, warga praktis tak punya banyak alternatif.
Angkutan pedesaan (angdes) dan angkutan perkotaan, yang seharusnya menjadi penghubung wilayah sekitar, justru merana. Keberadaan nya semakin menyusut.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan menunjukkan, hanya ada tiga trayek angdes yang masih beroperasi.
Yakni Bangil–Pasar Kalianyar, Kraton–Bangil–Gempol, dan Bangil–Pandaan. Jumlah dan kondisinya juga memprihatinkan.
Misal trayek Pasar Bangil-Kalianyar dari 17 armada yang dahulu beroperasi, kini tinggal 8 unit. Bahkan yang aktif beroperasi setiap hari, hanya 3 hingga 4 kendaraan.
Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan Digdo Sutjahjo tak menampik situasi ini.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memotret kondisi layanan angkutan umum secara riil. Hasilnya, tren penurunan armada sudah terjadi sejak pandemi.
Diantaranya, kebijakan pembatasan jumlah penumpang. Dampaknya terasa sampai sekarang. Banyak sopir akhirnya banting setir.
Apalagi sekarang sebagian besar siswa sekolah memilih naik bentor atau kendaraan pribadi.
Menurut Digdo, monev dilakukan untuk memotret tingkat layanan angkutan umum.
Mulai dari ketersediaan armada, ketepatan waktu, hingga tarif. “Dari monev ini kami akan menyusun kajian terkait layanan angkutan umum tersebut yang sesuai dengan peraturan,” katanya.
Hasil kajian itu nantinya akan digunakan sebagai dasar pembenahan.
“Targetnya, masyarakat mendapat layanan angkutan yang murah, nyaman, dan aman. Kalau transportasi publik memadai, otomatis akan menunjang aktivitas warga di sekitar ibukota Kabupaten,” jelasnya.
Ia menegaskan, status Bangil sebagai ibukota memang harus diiringi pelayanan publik yang berkualitas.
Khususnya sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian. Jangan sampai status ibukota hanya jadi label.
“Karena layanan transportasi yang baik adalah salah satu indikator kemajuan sebuah kota,” tukas Digdo. (rusdi)
