GRESIK I bidik.news – Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana menggelar penyuluhan hukum di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas, Gresik dengan tema “Tangkal Hoax Dukung Pemilu Damai 2024”.
Penyuluhan hukum ini dilalukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan hukum terutama terkait berita hoax yang beredar. Tujuan diadakannya penyuluhan hukum ini untuk menjadikan masyarakat melek hukum dan desa sebagai desa sadar hukum.
Kades Kembangan yang diwakili Sekretaris Desa Ismail Hasan SM, mengucapkan terimakasih atas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh YLBH Fajar Trilaksana kepada warga.
“Semoga penyuluhan hukum yang di selenggarakan oleh LBH Fajar Trilaksana ini dapat menjawab terhadap setiap kebuntuan persoalan di masyarakat ketika terlibat masalah hukum harus kemana minta konsultasi dan bantuan hukum. Alhamdulillah, YLBH Fajar Trilaksana memberikan konsultasi dan layanan hukum secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto mengatakan bahwa program penyuluhan hukum yang kami laksanakan atas amanah Undang Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Tidak hanya itu, program ini menindaklanjuti dan mendukung progres pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk program menuju Desa sadar hukum.
“Penyuluhan kali ini menyesuaikan moment situasi dan kondisi karena sudah di penghujung tahun 2023 dan menyambut tahun politik di tahun 2023, sehingga kami berharap masyarakat semakin cerdas mengsikapi berita dan informasi yang bersumber dari media sosial (Medsos),” jelasnya.
Penyuluhan hukum kali ini menghadirkan pemateri Muhlison, SH.MH yang juga sebagai Advokat di YLBH Fajar Trilaksana.
Menurut Muhlison, saat ini masyarakat harus cerdas menyikapi berita di medsos apalagi berita terkait politik pada tahun 2023-2024.
Pada kesempatan itu, Muhlison juga menjelaskan definisi hooax, tujuan, ciri ciri hoax, contoh kasus yang busa diancam pidana. Ketika mendapatkan informasi/ berita dan kabar jangan terlalu gampang membagikan, nge share, meneruskan dan menanggapai di media sosial, lakukan cek and ricek kebenarannya dan sumbernya.
“Jika kita salah menggunakan berita hoax ada ancaman pidananya yakni dapat dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp.1 (satu) milyar,” tegasnya.
Penyuluhan ini mendapatkan responsif yang luar biasa dari peserta. Dibuktikkan dengan sangat interaktif pertanyaan antara peserta dan Pemateri.
Penyuluhan di tutup denga foto bersama dan lakukan yel yel. Siapa kita = Indonesi. Apa kabar 24 = Pemilu Damai dam Jangan Golput. (him)











