SURABAYA | BIDIK.NEWS – Ada ribuan warga ber-KTP dan KK Kota Surabaya diketahui tidak tinggal atau berdomisili di Kota Surabaya. Temuan itu berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi kenyataan real di lapangan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pencocokan data ini dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian,” kata Eri Cahyadi, Rabu (5/10/2022).
Eri menyatakan, ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkannya bisa tepat sasaran. “Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran,” kata Eri.
Eri menyebutkan, dari hasil pencocokan data yang dilakukan, pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah. Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun tinggalnya di luar kota.
“Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insyaallah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.
Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam 4 kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (alamat KK/KTP dan alamat domisili sama) 2.440.654 jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (alamat KK/KTP dan domisili tidak sama) ada 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada 1.630 jiwa.
Eri menegaskan, pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.
“Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya.
Eri menyatakan, pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.
“Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya,” pungkasnya.
