SURABAYA – High Level Meeting (HLM) TPID Jawa Timur mendukung optimalisasi peran BUMD sebagai intermediatory supply-demand komoditas pangan strategis. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan Surat Penugasan oleh Gubernur Jatim kepada PT. Jatim Graha Utama sebagai BUMD Provinsi Jatim.
Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, TPID diharapkan dapat mendorong terselenggaranya kerjasama antar daerah, baik antar Kab/Kota di Jatim maupun dengan Provinsi lain melalui peran lembaga intermediatory komoditas pangan strategis (BUMD Pangan), salah satu upaya mengendalikan inflasi di Jatim.
“Pemahaman mengenai surplus defisit komoditas termasuk pola seasonalnya, menjadi kunci keberhasilan dan efektivitas kerjasama antar daerah,” ungkap Khofifah, Selasa (3/11/2020).
Sedangkan Difi Ahmad Johansyah, Kepala Bank Indonesia (BI) Jatim menambahkan, risiko inflasi Jatim di 2020 salah satunya dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam merespon pandemi Covid-19. Dari sisi komoditasnya, selama 2018 – 2020 risiko inflasi terbesar (High Risk) dimiliki oleh komoditas emas perhiasan.
Sementara itu, dalam kategori Medium Risk berturut-turut dengan sumbangan inflasi terbesar dan frekuensi yang sering mempengaruhi inflasi Jatim adalah komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, bawang merah, beras, cabai rawit, bensin, dan biaya akademi/perguruan tinggi.
BI memperkirakan inflasi Jatim 2020 sejalan dengan target yang telah ditentukan dan cenderung bias ke bawah. Jatim juga mampu mengendalikan inflasi yang stabil selama HBKN dalam 3 tahun berturut-turut. Hal ini tentunya hasil koordinasi yang sangat efektif antara TPID Jatim bersama satgas pangan.
“Untuk akhir tahun, kami berharap kondisi Covid-19 di Jatim terus membaik dengan inflasi yang tetap terkendali. Sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli dan mendukung recovery perekonomian Jatim”, tambah Difi.
Sementara Wagub Jatim Emil Dardak menyampaikan, Pemprov Jatim meyakini dari sisi ketersediaan (supply) berada dalam kondisi yang cukup baik, dan dari sisi demand Pemerintah telah mendorong melalui berbagai kebijakan dan bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat di Jatim.
“Pemberian bantuan ini dipriotitaskan kepada masyarakat yang paling rentan terhadap shock akibat pandemi Covid-19. Perbaikan potensi Covid-19 terus dilakukan dalam menekan angka Covid-19, yang diharapkan mampu mendukung perekonomian seperti penerapan protokol Covid-19, dan standardisasi lainnya di area industri agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi,” kata Emil.
Sejalan dengan hal tersebut, HLM TPID Jatim menyepakati pemberian tugas melalui Surat Penugasan oleh Gubernur Jatim selaku Ketua TPID Jatim kepada PT. Jatim Graha Utama sebagai Intermediatory Supply-Demand Komoditas Strategis. Sebagai pilot project fungsi intermediatory, dilakukan MoU Business to Business antara PT. Jatim Graha Utama dengan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar, Koperasi Sumber Rejeki Bojonegoro, Koperasi Pundi Artha Mulia Bojonegoro dan Gapoktan Tunas Muda Bangkalan.
