GRESIK – Sidang lanjutan perkara UU IT dengan terdakwa Totok Dwi Hartono yang berprofesi sebagai pengacara dan sopirnya Sutarjo telah mengagendakan pemeriksaan tuntutan, Kamis (09/09/2021).
Pada tuntutannya, JPU Ferry Hary A menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan atau turut melalukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dana atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
” Menyatakan terdakwa melanggar pasal 45 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Infomasi elektronik Jo pasal 27 ayat (3), memuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 10 bulan serta denda Rp.100 juta subsidair 4 bulan penjara,” tegas JPU Ferry saat membacakan tuntutan.
Pada tuntutan diuraikan, bahwa perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dalam tindak pidana dan melanggar UU IT. Dimana, keduanya telah meyuruh untuk mengupload video mediasi di kantor BPN Gresik dengan judul Oknum Polisi Arogan.
Pada keterangan saksi disebutkan, bahwa pada video itu ada anggota polisi yakni Kompol Syamsudin Djanieb (pelapor), sedangkan yang membuat video tersebut adalah salah satu pegawai BPN Gresik bernama Kuntarto.
Sidang dengan Majelis hakim.yang dketuai oleh M.Fatkur Rochman ditunda dua minggu untuk memberikan kesempatan kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan pembelaan.
Terpisah, kuasa hukum terdakwa Eko Agus Hendrawono mengaku keberatan atas tingginya tuntutan yang dilakukan oleh JPU. Menurutnya, pada fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Totok tidak pernah menyuruh kepada siapapun untuk mengupload video tersebut.
” Jaksa dalam perkara ini tidak bisa membuktikan dan menayangkan video yang berisi menghina. Dalam persidangan ketika kita meminta alat bukti rekaman video dan hp yang dipakai untuk mengupload atau mengunggah video tersebut ke chanel youtube tidak bisa dihadirkan pada persidangan. Fakta inilah yang akan kami jadikan bahan untuk membuat nota pembelaan, ” tegasnya. (Him)
