SURABAYA l BIDIk.NEWS – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hj.Zeiniye menyampaikan terkait masih tingginya angka stunting di Jawa Timur perlu sinergi antara Pemprov Jatim dengan Pemkab dan Pemkot.
“Tekan angka stunting Pemprov Jatim harus sinergi dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten,” terang Zeiniye pada Senin (13/2/2023 ).
Legislator dari Fraksi PPP DPRD Jatim ini menyebutkan saat ini stunting di kabupaten situbondo juga tinggi menempati urutan ke 2 tertinggi setelah Jember. Berdasarkan rilis data SSGI 2022 per september angka stunting tertinggi kabupaten jember 34,9 persen, sedangkan Kabupaten Situbondo 30,9 persen. Dengan masih tingginya angka stunting ini harus ada langkah cepat dari Pemerintah kabupaten termasuk juga sinergitas Pemerintah Provinsi Jatim juga dengan Pemerintah kota.
“Saya apresiasi terhadap langkah Pemkab Situbondo yang bergerak cepat dengan mengkolaborasi kegiatan penurunan stunting lintas sektor. Bahkan Dinas kesehatan melalui perangkatnya sosialisasi juga turun jemput bola melalui Nakes nya yang ada di desa-desa untuk mendatangi rumah warga yg punya balita untuk melakukan pemeriksaan dan penimbangan gratis yg dilakukan di posyandu atau balai desa.
“Stake holder terkait yakni Ormas perempuan yang punya basis grassroot komunitas perempuan, ibu-ibu muda, Dinas pendidikan melalui paud TK juga terlibat dalam kampanye anti stunting,” jelas Zeiniye asal Dapil 4 meliputi Situbondo,Bondowoso dan Banyuwangi.
Bahkan di tahun 2023, lanjut Zeiniye, kader posyandu yg merupakan ujung tombak kesehatan ibu dan anak di tingkat desa pun yang selama ini berpartisipasi aktif dalam menjadi agen penggerak kesehatan ibu dan anak mendapat insentif dari pemerintah kabupaten situbondo sebesar 250 ribu sebanyak 4611kader posyandu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah kabupaten pada kader posyandu.
Adapun total anggaran yg dianggarkan tahun ini sebesar Rp 1. 152.750.000
Dengan anggaran sebesar itu maka diharapkan pada kader posyandu ini semakin intens bergerak masif bersama tenaga kesehatan desa untuk mendorong ibu hamil dan balita utk melakukan pemeriksaan secara berkala, mengkampanyekan hidup sehat, keluarga sehat dan lingkungan sehat sehingga angka stunting bisa menurun, begitu juga kesehatan ibu dan anak akan semakin meningkat.
Oleh karena itu Komisi E DPRD Jatim berharap agar Pemerintah Provinsi juga ada program strategis yang fokus juga dalam penurunan stunting. Tidak hanya sekedar mendorong saja tetapi harus memotivasi kabupaten / kota.
“Kesejahteraan nakes utamanya yg ditempatkan di pustu-pustu desa khususnya di dusun- dusun terpencil harus lebih diperhatikan karena di sanalah tempat nya anak- anak stunting yang mana mereka jarang tersentuh program- program kesehatan, bahkan sangat awam urusan kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya. ( Rofik )
