SURABAYA | bidik.news – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur Hj. Lilik Hendarwati, menyerap sejumlah aspirasi krusial dari masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar di Banjarsugihan Tandes Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, mencuat keluhan warga terkait implementasi bantuan pemerintah, mulai dari distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran hingga kekhawatiran mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menyentuh kelompok rentan seperti anak yatim dan anak Tidak mampu.
Menanggapi keluhan tersebut, Lilik Hendarwati menegaskan bahwa permasalahan di Kota Surabaya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ,
Menurutnya meskipun Surabaya berstatus kota metropolitan dengan kemampuan fiskal yang tinggi, kantong-kantong kemiskinan masih menjadi realitas yang harus diselesaikan bersama.
“Surabaya adalah bagian dari Jawa Timur. Ketika Surabaya ada masalah, Jawa Timur juga akan bermasalah.
Ingat bahwa penduduk Surabaya yang besar ini masih menyisakan banyak masyarakat tidak mampu yang butuh sentuhan, baik dari APBD Kota maupun Provinsi,” ujar Lilik saat gelar reses pada Rabu ( 11/2/2026 ).
Apalagi program presiden Prabowo MBG itu bagus , namun penyempurnaannya perlu dilakukan . Seperti yang dikeluhkan warga tadi ,kenapa Program MBG tidak menyasar ke anak miskin dan anak Yatim .Padahal mereka ini sangat membutuhkan . Semua anak sekolah kan belum tentu orang tuanya tidak mampu.
Lilik mencontohkan ada anak sekolah ketika makan MBG , anak tersebut ngomong makanannya kok tidak sesuai yang saya makan di rumah.
” Ini artinya anak tersebut biasanya di kasih makan orang tuanya lebih enak dari pada apa yang di dapat di sekolah , ” ungkapnya.
Selain itu , Lilik memberikan atensi khusus pada akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengungkapkan masih banyak anak usia sekolah yang terancam putus sekolah karena kendala biaya. Pihaknya berkomitmen bersama Komisi E DPRD Jatim untuk melakukan identifikasi mendalam agar bantuan pendidikan benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
“Utamanya masalah anak didik, angkanya tidak sedikit yang tidak bisa sekolah karena orang tua tidak mampu. Ini butuh sentuhan pemerintah, khususnya dalam pembahasan APBD 2026 dan 2027 nanti,” tegasnya.
Lilik yang maju Dapil Surabaya Ini menekankan bahwa untuk jenjang SMA/SMK, tanggung jawab ada di ranah provinsi. Oleh karena itu, sinergi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim harus berjalan tanpa sekat birokrasi yang kaku demi melayani warga.
Di sisi lain, Lilik juga mengingatkan bahwa beban pengentasan kemiskinan dan pendidikan tidak bisa sepenuhnya ditumpukan pada pemerintah semata.
Dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai hampir 42 juta jiwa, serta kondisi APBD yang mengalami efisiensi dan penarikan ke pusat, peran serta masyarakat dan sektor swasta menjadi vital.
Ia mendorong yayasan pendidikan dan pihak swasta untuk mengoptimalkan dana CSR maupun donasi pihak ketiga guna membantu siswa dari keluarga tidak mampu, termasuk anak-anak yatim yang mungkin luput dari pendataan pemerintah.
APBD kita saat ini menghadapi tantangan efisiensi dan skema-skema baru dari pusat. Harapannya, kebijakan ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkas Lilik. ( Rofik )
