SURABAYA l bidik.news – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi pemerintah. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim H. Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa meski bangsa ini telah mencatatkan pencapaian luar biasa selama lebih dari delapan dekade, sejumlah aspek fundamental kerakyatan khususnya di Jawa Timur masih memerlukan intervensi yang serius dan strategis.
Menurut Puguh, amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengamanatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, infrastruktur, hingga akses terhadap lapangan pekerjaan. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih tingginya ketimpangan.
Tantangan Disparitas di Jawa Timur
Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa menghindar dari tantangan disparitas pemerataan pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi ini, kata Puguh, sangat terasa di Jawa Timur.
“Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dan luasan wilayah yang luar biasa, tantangan disparitas kesejahteraan dan kesenjangan layanan dasar di Jawa Timur masih menjadi catatan yang cukup serius,” ungkap Puguh pada Jumat ( 14/8/2026).
Ia mendorong agar momentum kemerdekaan ke-81 ini mampu menguatkan kembali komitmen seluruh elemen penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk bergandengan tangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Ancaman Deindustrialisasi dan Bencana Tahunan
Lebih lanjut, legislator PKS ini menyoroti sejumlah paradoks yang terjadi di usia kemerdekaan yang ke-81.
Jawa Timur saat ini dihadapkan pada masalah riil berupa kenaikan angka pengangguran, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat gelombang deindustrialisasi, hingga masalah kekeringan tahunan yang mengancam ketahanan pangan daerah.
“Fenomena yang terjadi saat ini, angka pengangguran kian naik dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan terus berulang. Ancaman PHK semakin nyata karena kondisi industri kita. Jika pemerintah tidak segera hadir memberikan solusi, ini berpotensi menjadi bencana sosial,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim bidang Kesejahteraan Rakyat .
Desakan Kebijakan yang Berkelanjutan
Menyikapi berbagai permasalahan yang bersifat periodik dan struktural tersebut, Puguh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak lagi menggunakan pendekatan kebijakan yang reaktif.
Ia menekankan dua poin penting terkait perumusan kebijakan pemerintah ke depan.
Pertama ,Paket Kebijakan Solutif. Masalah yang berulang setiap tahun, seperti kekeringan di musim kemarau, harus diatasi dengan paket kebijakan komprehensif agar tidak terus menjadi ancaman tahunan.
Kedua , Pertanggungjawaban Anggaran. Anggaran pemerintah (APBD/APBN) yang bersumber dari pajak rakyat harus dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk program yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus menghadirkan sebuah paket kebijakan yang solutif. Uang negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat harus benar-benar bisa dikembalikan untuk menghadirkan kesejahteraan nyata,” tutup Politisi asal Dapil Malang Raya . ( Rofik )
