SURABAYA | BIDIK.NEWS – Pemkot Surabaya berhasil mengentaskan balita stunting secara signifikan, hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Pada 2020, tercatat ada 12.788 balita stunting di Surabaya, di akhir 2022 menurun drastis menjadi 923.
Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI, prevalensi angka stunting di Surabaya menurun secara signifikan. Pada 2021, prevalensinya mencapai 28,9% ( 6.722 balita), di 2022 signifikan menurun hingga 4,8% (923 balita).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, menurunnya prevalensi angka stunting itu, tak lepas dari kerja keras antar Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot.
“Tetapi juga melibatkan semua unsur. Mulai akademisi, perguruan tinggi hingga para Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” kata Nanik, Kamis (26/1/2023).
Dari sektor kesehatan, Dinkes Surabaya dihadapkan langsung dengan proses penanganan dan intervensi stunting. Mulai dari menganalisa calon pengantin (Catin), ibu hamil, balita, hingga anak-anak. Analisa itu dilakukan bertujuan untuk memantau dan mencegah catin melahirkan anak berisiko stunting.
Intervensi yang dilakukan oleh Dinkes Surabaya, digerakkan bersama Tim Penggerak PKK dan KSH. Ketika ada dugaan pasangan setelah menikah akan melahirkan bayi berisiko tinggi mengalami stunting, maka segera dilakukan pencegahan dengan pemberian gizi, berupa susu ibu hamil.
“Susu ibu hamil itu tujuannya agar anak setelah lahir, berat badannya tidak rendah. Kami juga melakukan bantuan permakanan untuk balita stunting. Seperti di 2022 lalu, kami memberi permakanan untuk balita stunting itu sebanyak 3 kali sehari, serta susu balita, dan susu ibu menyusui,” papar Nanik.
Dari data 923 itu, ada 826 balita murni stunting dan 97 balita dengan penyakit komorbid. Menurut data SSGI Kemenkes RI, prevalensi stunting Kota Surabaya terendah se Jatim, bahkan se-Indonesia.
Berdasarkan persentase prevalensi stunting tahun 2022, Indonesia ada di angka 21,6%, sedangkan di Jatim 19,2%. Sementara itu Surabaya, persentase prevalensinya menjadi yang paling rendah diantara kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yakni 4,8%.
“Sampai akhir Desember 2022, berada di angka 923 balita stunting. Di 2023, tentu menjadi perhatian kami, agar balita di Surabaya mendapat intervensi supaya lekas lolos dari stunting. Mulai dari intervensi spesifik, maupun fisik,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto menyampaikan, capaian ini tentu tidak membuat jajaran Pemkot Surabaya puas begitu saja.
Di 2023, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Bukan hanya menargetkan Surabaya zero (nol kasus) stunting, tetapi pemkot juga berusaha keras terjadinya zero new (nol kasus baru) stunting.
“Kami melakukan penanganan stunting itu dari hulu hingga ke hilir. Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya, kami membentuk beberapa kelompok. Seperti salah satunya Tim Pendamping Keluarga (TPK), mendampingi pasangan catin hingga ke proses memiliki momongan,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan, pemkot sebelumnya menargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kasus stunting di Surabaya turun 7%.
“Sesuai target nasional, penurunan stunting di 2024 itu 14%. Sekarang, di Surabaya sudah berada di 4,8%. Artinya, kami telah melampaui target yang ada di RPJMD dan nasional,” pungkasnya.
