Pidato Kebangsaan Ketum DPP APKLI , Peta Jalan Indonesia 1945-2080

BIDIK NEWS | JAKARTA – “Kepada rakyat dan bangsa Indonesia, segenap pelaku ekonomi rakyat kecil, PKL, Petani, Nelayan, Buruh, TKI, Abang Ojek, Abang Becak, Sopir, Pemulung, Pengamen Jalanan, Pekerja Rumah Tangga.
Juga generasi penerus bangsa ditingkat sekolah play group, TK, pelajar, mahsiswa dan pemuda Indonesia dimanapun berada”.

“Yang saya hormati, tokoh, agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh peradaban diseluruh tanah air, para pejabat dari Presiden hingga Kepala Desa dan Lurah”.

“Pada hari ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemangku Republik, baik pemerintah mau pun lembaga non pemerintah, baik swasta nasional mau pun swasta asing yang ada di Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang besar, sangat kaya raya, dan memiliki peran strategis dalam kancah kehidupan dunia sejak nenek moyang leluhur kita”.
         
Itulah isi pidato Kebangsaan bertajuk “Peta Jalan Indonesia 1945 – 2080, Kotak Pandora, Keadilan, dan Adidaya Sapu Jagat Nusantara”, yang disampaikan dr. Ali Mahsun, M. BIOMED.
Ketua Umum DPP APKLI Periode 2017 -2022, sekaligus Presiden Rakyat Kecil (Kawulo Alit) Indonesia, dr. Ali Mahsun, M. BIOMED di Gedung Joeang Jl. Menteng Raya Jakarta, Kamis (24/1).

Dijelaskannya juga dalam pidatonya, ada 2 hal mendasar ditengah ketidakpastian tata kelola bangsa Indonesia untuk menuju yang lebih baik di masa-masa mendatang.

“Pertama, saya ingin menyampaikan apa yang diwasiatkan Raden Wijaya, pendiri dan Raja Majapahit yang pertama kepada putranya Jayanegara sebelum wafat. Raja itu Presiden,  Pemimpin itu memiliki semua kewenangan, namun tidak boleh sewenang-wenang. Karena masih ada yang membatasi, yaitu hukum dan Sang Maha Agung Yang Maha Kuasa yang tidak bisa disiasati, juga tidak bisa dibohongi,” ungkapnya.

“Karena tidak akan pernah ada Raja, tidak akan pernah ada Presiden, tidak akan pernah ada pemimpin tanpa keberadaan rakyat dan bumi alam semesta yang dipimpin seorang Raja atau Presiden,” tambahnya lagi. 

Kedua, pemimpin itu harus menjadi suritauladan dan contoh bagi yang dipimpin. Pemimpin itu harus ada digarda depan saat rakyat dan bumi yang dipimpin menghadapi persoalan yang sangat yang berat dan kompleks. 

“Bukan sebaliknya, berfoya-foya di atas kesengsaraan dan penderitaan rakyat dan bumi alam semesta. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Salah satu akar yang menyebabkan manusia mampu bertahan dimuka bumi, apa pun kondisinya, bagaimana pun situasinya, yaitu optimisme. Manusia atau suatu bangsa yang tidak memiliki optimisme, maka bangsa itu terancam akan punah dari muka bumi yang kita cintai bersama,” katanya mengingatkan.

Pidato Kebangsaan ini, lanjutnya, sebuah akumulasi perjalanan 49 tahun hidupnya dibumi dan di Indonesia. Sebuah pertautan antara pengalaman hidup, pembelajaran, serta keyakinan hatinya bersama Tuhan Allah Swt. Sebuah pandangannya secara pribadi dan obyektif terkait makna terdalam dari simbol yang ada di Perisai Garuda Pancasila. 

“Peta Jalan Indonesia hingga 2080 ini, kita sampaikan, tidak ada tujuan dan maksud yang lain kecuali, ingin membangun dan membangkitkan optimisme, memberikan sebuah harapan hidup agar rakyat dan bangsa kita tetap semangat bekerja untuk menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anak generasi penerus bangsa kita ditengah ketidakpastian hari ini dampak dinamika perkembangan politik dan demokrasi di negeri ini,” ucapnya. 

1. PETA JALAN PENATAAN INDONESIA 1945 – 1966

Peta Jalan Indonesia 1 dari 17 Agustus 1945 – 1966 disebut Peta Jalan Penataan Indonesia. Dalam Perisai Garuda Pancasila disimbolkan dengan Kepala Banteng dengan dasar warna merah. Warna merah itu keras, cadas, penuh pergolakan, serta simbol keberanian dan ketegasan. Banteng itu adalah lembu yang liar walau pun lembu memiliki kecenderungan untuk bersatu.

Di peta jalan ini dipimpin Ir. Soekarno, Sang Proklamator, Presiden RI pertama. Soekarno hadir diturunkan Tuhan sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang harus menghadapi berbagai persoalan yang berat. Baik persoalan luar negeri untuk perjuangkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari dunia internasional. 

Begitu juga, sebagai negara yang baru merdeka, berbagai kelompok kepentingan di dalam negeri, bahkan 120 kerajaan dan kasultanan harus mampu disatukan Soekarno sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Soekarno tampil sukses memimpin Peta Jalan Penataan Indonesia. Bahkan mampu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung dan ajang olahraga GANEFO 1962 di Jakarta.

“Namun bukan berarti tanpa sebuah pergolakan. Ada 10 kali pergantian Perdana Menteri dari 1945 hingga 1950. Juga banyak terjadi pemberontakan seperti PRRI, Permesat, DI/TII dan lainnya. Karena dinamika politik makin hari makin tidak terkendali,” ujarnya.

Akhirnya Soekarno mengambil jalan pintas, 5 Juli 1959 keluarkan Dekrit Presiden RI, Pembubaran Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. “Kita juga tahu bersama, era ini bukan era pembangunan, juga bukan era yang memfokuskan diri untuk meningkatkan kesejahteran rakyat. Semua energi dan sumber daya negara difokuskan untuk pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan RI, serta mempersatukan semua elemen, kepentingan dan kelompok bangsa, khususnya 120 kerajaan dan kasultanan se nusantara. Karena itu, pada Peta Jalan Penataan ini, ekonomi Indonesia makin hari makin merosot, bahkan infalasi hingga 500%,” tegasnya.

Yang ingin dipetik adalah nasionalisme, patriotisme, rasa cinta dan bangga kepada Indonesia menjadi harga mati kalau ingin mengantarkan Indonesia menggapai cita-cita Pembukaan UUD 1945. Apa yang dilakukan Soekarno selama 21 tahun dari 1945 – 1966 harus dibayar dengan ongkos yang mahal. 

Sekitar 4,5 juta penduduk Indonesia jadi korban G 30S PKI 1965, dan bermuara pada pengalihan kekuasaan ke Peta Jalan Indonesia yang ke-2. Ini harus menjadi pembelajaran karena situasi dan kondisi Indonesia di era reformasi ini tidak jauh beda, bahkan lebih parah dibanding era Soekarno.

2. PETA JALAN PEMBANGUNAN INDONESIA 1966 – 1998
         
Peta Jalan Indonesia ke-2 ini sebut sebagai Peta Jalan Pembangunan Indonesia. Soeharto memimpinnya dalam kurun waktu 32 tahun dari 1966 – 1998. Soeharto belajar dari perjalanan Indonesia selama 21 tahun dari kemerdekaan 1945 – 1966. Dimana kondisi rakyat semakin miskin, ekonomi Indonesia semakin merosot. 

Atas landasan tersebut Soeharto menjadikan stabilitas politik sebagai prasyarat memimpin Indonesia. Tanpa stabilitas politik pembangunan apa pun tidak akan berjalan efektif, tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Di Perisai Garuda Pancasila disimbolkan pohon beringin, warna dasar putih. Pohon beringin itu mengayomi, melindungi, dan mengutamakan rakyat dibawah untuk menuju sejahtera. Memiliki akar tunggal dan akar-akar cabang yang sangat kuat, serta memiliki kekuatan yang mampu wujudkan apa yang diharapkan. 

Soeharto memiliki keinginan kuat ekonomi Indonesia segera bangkit, kesejahteraan rakyat segera meningkat. Dan itu terbukti, inflasi turun, dari 500% menjadi 10% dan pembangunan berjalan baik. Bahkan mampu antarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Pasifik.

Karena stabilitas politik jadi prasyarat Soeharto memimpin, maka setiap ada aspirasi berbeda dikanalisasi. Semakin banyak yang berbeda, maka Soeharto harus menyediakan kanalisasi yang memadai. Pergolakan politik pun nyaris tidak ada. Kalau istilah kawan-kawan aktifis, era Soeharto disebut sebagai era pembungkaman ekspresi publik. 

“Namun menurut pandangan saya, ini bertitik tolak dari sebuah keyakinan seorang pemimpin. Bahwa stabilitas politik itu menjadi prasyarat mutlak pembangunan disemua dan disegala lini kehidupan. Namun demikian, kapasitas mengkanalisasi juga ada batasnya,” ucapnya. 

Akhirnya, Tragedi 12 Mei 1998 Penembakan Mahasiswa Trisakti berujung berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI. Pengalihan Kekuasaan ke Peta Jalan Indonesia ke-3 tidak terlalu mahal ongkosnya, tidak sampai 1 juta penduduk yang jadi korban.

3. PETA JALAN KOTAK PANDORA INDONESIA 1998 – 2024

Pengalihan kekuasaan dari era Soeharto atau Peta Jalan ke-2 Pembangunan Indonesia ke Peta Jalan Indonesia ke-3 saya beri nama Peta Jalan Kotak Pandora Indonesia 1998 – 2024. Di Perisai Garuda Pancasila disimbolkan Rantai dengan dasar warna merah. Tidak ubahnya seperti era Soekarno, cadas, keras dan penuh pergolakan.

Mengapa demikian ?, di era inilah, Indonesia dikelola di atas bara api dendam, dimana antar elite politik saling membuka aib, saling pasang kuda-kuda dan saling membunuh. Hal ini akibat dari elite era Soekarno, era Soeharto, era Reformasi ditambah kecenderungan melinial disupport teknologi komunikasi dan informasi menjadi satu saling berebut kendurian RI. 

Seluruh keburukan atau hal yang tidak baik dimasa lalu terbuka, karena dibuka oleh masing-masing elite yang saling berhadapan. “Saya berkeyakinan akan terbuka secara keseluruhan paling lambat atau sekitar 2024. Kalau ini sampai terjadi, kalau Presiden RI 2019- 2024 tidak memiliki komitmen yang kuat cinta kepada rakyat, bangsa, dan negaranya, Indonesia berada pada resiko yang paling berbahaya selama perjalananya sejak merdeka 17 Agustus 1945,” tegas Ali Mahsun.

“Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di salah satu ILC TV One pernah menyampaikan, “Mau dibawah kemana Republik ini. Kalau seperti ini maka diantara kita akan saling memakan,” katanya lagi.

Rakyat semakin susah akibat tidak ada yang serius berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Bahkan harkat dan martabat kemanusian semakin hari semakin ditanggalkan. Hak-hak rakyat, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, hak untuk mendapat penghidupan yang layak semakin hari juga semakin ditanggalkan. Hanya di Indonesia, satu-satunya didunia, penyelenggaran Pileg dan Pilpres RI secara langsung dan bersamaan ada Presidential treshold yang diatur dalam UU Pemilu. 

Sebuah pengibirian, serta kanibalisme demokrasi dan hak politik rakyat. “Bahkan sampai hari ini, saya belum pernah mendengar adanya kemauan kuat para elit politik dalam Pemilu RI 2019 membela dan berpihak ke rakyat, membela bangsa dan berpihak kepada negara. Yang ada hanya ambisi untuk berkuasa dan berkuasa,” katanya.

Pada Peta Jalan kotak Pandora sarat akan pergolakan politik. Ada 7 Presiden RI yang memimpin Indonesia dari 1998 – 2024. Yaitu,  BJ. Habibie hanya 18 bulan memimpin Indonesia dengan tumbal Timor-Timur lepas dari RI. Gus Dur terpilih jadi Presiden RI melalui SU MPR RI 1999 – 2004, namun baru21 bulan memimpin Indonesia, dilengserkan melalui SI MPR RI 2001, dan digantikan Megawati Soekarno Putri 2001 – 2004. Selanjutnya SBY menjabat 2 periode, 2004 – 2009 dan 2009 – 2014. Kemudian Jokowi 2014 – 2019, dan yang sekarang tergantung hasil Pilpres RI 17 April 2019.

Dan yang paling membahayakan adalah terjadinya konflik horizontal antar warga negara. “Kalau di era Soekarno dan Soeharto, kita belum menyaksikan konflik horizontal hingga ke akar rumput keculai G 30S PKI 1965. Hari ini, banyak setting global yang bertujuan memecah belah bangsa kita. Sudah kerap terjadi konflik berbasis etnis, semisal polemik kepemimpinan dan kasus Basuki Tjahaya Purnama (BTP atau Ahok), namun tidak berdampak apa pun,” ujarnya. 

Beberapa waktu lalu, menantu Habib Riziq dicegat temen-temen Manado, konflik antar agama juga tidak berdampak. Namun ancaman konflik besar yang paling berbahaya bagi Indonesia saat ini hingga 5 tahun memdatang adalah konflik antar umat Islam. Semisal Kasus “Kalimat Tauhid” di Garut atau Sukabumi membawa Indonesia mencekam laksana besok mau perang saudara selama 2 minggu. Yaitu antara umat Islam yang disebut ‘Islam Nusantara’ dengan “Islam yang disebut 212”.

Konflik antar umat Islam inilah yang semakin masif dan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya 5tahun mendatang. Kalau G 30S PKI itu konfliknya localized, yang banyak komunis banyak korban. Tapi kalau konflik antar umat Islam akan terjadi secara sistemik diseluruh tanah air.

4. PETA JALAN KEADILAN 2024 – 2060
       
Namun Ali Mahsun berkeyakinan, dibalik Kotak Pandora itu, ada mutiara dan harapan besar. Yaitu adanya sebuah kesadaran yang sangat besar mengambil hikmah perjalanan panjang Indonesia dari 1945 – 2024 dari tingkat pemimpin tertinggi hingga Kepala Desa dan Lurah. 

Ada 3 hal yang belum terwujud di bumi dan dalam tata kelola bangsa ini, yaitu pemimpin Indonesia. Pertama, tidak selalu menghadirkan keberadaan Tuhan pada dirinya, kedua, tidak selalu menghadirkan rakyat dan bumi tanah air pada dirinya, dan ketiga, selalu mendorong seakan-akan Indonesia hadir atau lahir di era reformasi. Tidak pernah melestarikan, tidak pernah mengambil hikmah bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu bukan seketika jatuh dari langit, tapi melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dari pengalihan dari Majapahit ke Demak, Portugis masuk, akhirnya dijajah Belanda 250 tahun dan dijajah Jepang 3,5 tahun.

“Karena itu, dari 2024 – 2060, saya yakini Indonesia memasuki Peta Jalan Indonesia ke-4, yaitu Peta Jalan Keadilan yang disimbolkan Padi Kapas, warna dasar putih pada Perisai Garuda Pancasila. Padi Kapas maknanya sandang, pangan dan pangan rakyat terpenuhi secara adil, dan didasari warna putih, sebuah sentuhan kesucian. Akan hadir diturunkan Tuhan Pemimpin besar, sejati dan ksatria 2024 – 2029 yang berani melakukan revolusi tata kelola bangsa dan negara walau jabatannya terancam tidak diduduki lagi,” ujarnya. 

Sosok pemimpin yang semua hidup dan dimilikinya dihibahkan secara tulus dan ikhals dengan komitmen besar untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Yang selalu menghadirkan Tuhan, rakyat dan bumi tanah air dan mampu membawa Indonesia yang dicita-citakan. Lebih dari itu, apa yang tidak terjadi pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yaitu mengundang dan bersilaturrahim dengan raja dan sulthan seluruh tanah air, bahkan se nusantara, yang seharusnya Bung Karno dan Bung Hatta sesaat setelah Indonesia merdeka.

“Saya pernah ke Kasultanan Banten di Serang, dan ada pernyataan Sultan banten yang menggelitik beberapa waktu lalu, Kami Kasultanan Banten belum pernah menyerahkan wilayah Kasultanan Banten kepada RI. Saya juga membaca di media, Kerajaan Siak mengungkit perannya dalam membangun Indonesia, pernah membantu RI kalau dikalkulasikan hari ini sebesar Rp.1000 triliun. Hal yang sama juga terjadi disemua Kerajaan dan Kasultanan diseluruh tanah air,”

Paling tidak ada 4 revolusi tata kelola bangsa dan negara yang akan dilakukan Presiden RI 2024 – 2029. Revolusi ke-1, mengambil jalan berani untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 hasil BPUPKI 18 Agustus 1945. Karena baik era Soekarno dan era reformasi, pergolakan politik terjadi akibat perubahan konstuitusi RI. 

Revolusi yang ke-2, mengumpulkan Raja dan Sultan se Nusantara untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Apakah kembali seperti era majapahit abad XXIV atau era Sriwijaya abad VII ?. Karena di 2 era tersebut, Nusantara mengalami kejayaan. Bahkan Majapahit mampu menjadi negara adidaya. Kalau diputuskan kembali ke sistem kerajaan, maka Presiden RI otomatis menjadi Perdana Menteri atau Mahapatih. 

Juga banyak fakta, semisal di Malaysia yang berbentuk kerajaan. “Beberapa waktu lalu, saya ke Malaysia didampingi Sekjen DPP APKLI, Deny Adam Hakim. Saya tanya ke saudara kita pemilik rumah makan padang di Malaysia, juga PKL di emperan atau di kios di Kuala Lumpur, atas nama siapa usahanya ?. Jawabnya, di Malaysia ini, walau pun kita yang menyewa tapi tidak boleh tanah mau pun gedung atas nama warna negara asing. Ternyata di Malaysia seluruh tanah dan kekayaannya tidak boleh diatas namakan warga negara asing. Juga di Arab Saudi dan negara persemakmuran lainnya,” tuturnya.

Revolusi ke-3, selalu menghadirkan Tuhan, rakyat dan bumi nusantara dalam tata kelola bangsa dan negara. Dalam kurun waktu 36 tahun di Peta Keadilan, seluruh perangkat, seluruh hak-hak rakyat dan bangsa terpenuhi secara adil. Beragama pun tidak hanya di KTP, namun sungguh-sungguh dan konsekuen, menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. 

“Waktu saya ke Bali, dalam perjalanan saya naik Grab selama 1,5 jam. Sopirnya bisa diajak diskusi dan bertanya ke saya, Pak Dokter kenapa negara kita seperti ini?. Melalui diskusi panjang, dia menyimpulkan dengan mengkloning apa yang terjadi di Bali. Di Bali ini kehidupan kami adem, ayem, tentrem, kertorahardjo. Di Bali itu agama dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan seharai-hari. Semua peninggalan leluhur, budaya dan peradaban dirawat dengan baik. Satu-satunya provinsi yang hari ini yang tidak pernah bergejolak dari 34 Propinsi di Indonesia adalah Bali,” ujarnya.

Sedangkan revolusi ke-4, seluruh isi bumi dan kekayaan alam di negeri ini akan dikembalikan menjadi milik negara, serta menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Baik di era orde lama, orde baru, dan orde reformasi, kekayaan bumi alam Indonesia yang seharusnya untuk memakmurkan rakyat, dijadikan alat memperkaya diri sendiri, serta memperkuat kelompok dan golongannya, dan akhirnya jatuh ke tangan asing. 

“Ini ada Ketua DPW APKLI Prov. Jambi, Adhi putra Syaga, Juni 2011, saya pernah ke Merangin Jambi, saat itu tanah sepanjang Kota Jambi sampai Merangin masih dimiliki rakyat. Pada 2013, saya ke Merangin lagi, dan tanah sepanjang Kota Jambi – merangin sudah di kapling jadi milik asing. Siapa yang salah ?. Saya tidak pernah menyalahkan bangsa asing. Saya juga tidak anti asing. Kalau ditelisik secara mendetail dan mendalam, yang menjual adalah bangsa kita sendiri. Bahkan seluruh perangkat di Republiik saat ini dikendalikan kekuatan super kapitalis dan di era revolusi industri 4.0,” katanya.

“Kita juga harus mencontoh Korea tatkala 1998 mengalami krisis seperti Indonesia. Korea krisis hanya 6 bulan, kemudian bangkit dan ekonominya maju pesat. Karena Presiden Korea berani memanggil para konglomerat ke Istana. Presiden RI berani bersikap seperti Presiden Korea. Tidak diperintah untuk kembalikan kekayaan ke negara, melainkan cukup kekayaan para konglomerat Indonesia atau dikenal dengan 9 naga bumi dipinjam negara dimasukkan ke kas negara supaya devisa dan posisi Indonesia naik. Serta untuk memutar ekonomi rakyat,”. 

Korea hanya butuh 6 bulan untuk bangkit dari krisis ekonomi 1998. Indonesia tidak akan terjadi apa-apa ketika diterjang himpitan ekonomi seberat apapun. Karena apa pun yang ditanam di Indonesia akan tumbuh hijau royo-royo. Semakin cepat asing hengkang dari Indonesia, makin cepat pula Indonesia menggapai cita-citanya.

Seluruh hutang Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun di era Peta Jalan Keadilan akan lunas, yaitu pada 2034. Masyarakat adil dan makmur akan dicapai pada 2060.

5. PETA JALAN ADIDAYA 2060 – 2080.
         
Setelah pemimpinnnya setiap hari sholat. Rakyatnya yang kristen setiap Minggu ke gereja. Yang hindu, budha, konghocu, penghayat kepercayaan, masing-masing menjalankan agama dan kepercayaannya secara baik dan betul, bukan hanya di KTP. Maka Indonesia masuk di Peta Jalan ke-5, tanpa ada gejolak atau pergolakan politik. 

Peta Jalan Adidaya disimbolkan Bintang Keemasan, warna dasar hitam di Perisai Garuda Pancasila. Di era inilah, ideologi Pancasila dari sila 1 – 5 akan dipakai dan diterapkan disebagian besar negara bangsa asing. Di erah inilah Indonesia akan tampil menjadi negara adidya diantara Amerika,

China. Rusia dan negara lainnya sampai 2080.

“Setelah 2080, saya yakin ada pergolakan dunia, yaitu perang dunia ket-3. Dan Indonesia tidak dilibatka, karena berada di zamrud katulistiwa. Indonesia tidak akan dibubarkan oleh kepentingan global dengan serangan militer. Beberapa waktu lalu saya dapat pencerahan dari Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, bahwa Indonesia berada di zamrud katulistiwa, kekayaan Indonesia baik yang dibumi dan dilautan akan menjadi jaminan kehidupan seluruh umat manusia di dinuia. Karena itu, Indonesia tidak akan pernah bubar dengan serangan militer sebagaimana Timur tengah yang terjadi hari ini,”.

PILPRES RI 2019

Terkait seputaran Pemilu RI 2019, khususnya Pilpres RI 2019 perlu di elaskan walau keluar dari tajuk Pidato Kebangsaan ini. Sembari juga menjawab apa yang disampaikan Ali Akbar Soleman Batubara, Pimred Harian Terbit dan DR Maria Zuraida, Dosen Kriminologi UI Jakarta. 

“Kami tidak ada kepentingan, siapapun yang terpilih jadi Presiden RI 2019 – 2022 hasil pada Pilpres RI 17 April 2019. Mau Jokowi atau Prabowo, bagi PKL dan rakyat kecil kawulo alit tidak ada kepentingan. Karena kepentingan kita hanya satu, turun gunung perang gerilya mendampingi pelaku ekonomi rakyat kecil kawulo alit,” katanya.

“Karena itu, saya pasti menagih janji Irfan Matftuh, Ketua Umum Forum Mahasiswa Pemuda Kota Se Indonesia (FMPKI) dan Ketua Umum Dewan Agung GMPRI, Datuk Raden Hajaruddin Al nusantara. Yaitu memberikan jaringan mahasiswa dan pemuda se Indonesia bersama APKLI turun gunung mendampingi rakyat agar rakyat tetap optimisme, tetap memiliki harapan hidup, dan dengan kesadaran penuh dalam hati tetap bekerja dan berjualan menafkahi keluarga dan mensekolahkan anak-anak generasi bangsa kita,”.  

“Jadi kalau ditanya pilih nomor 1 atau 2 pada Pilpres RI 2019 ? Kami bicaranya pasca Peta Jalan ke-3, Indonesia – pasca Peta Kotak Pandora. Kita hanya ingin mengantarakan rakyat, bangsa, dan negara ini untuk memasuki Peta Jalan Keadilan ke-4 dengan sebuah resiko sekecil-kecilnya,” katanya.

Karena itu, ditegaskan kembali, yang akan menjadi juru selamat Indonesia bukan elite politik, bukan Presiden RI, Bukan Ketua DPR RI, Bukan Ketua MK RI, bukan Ketua KPK RI. Tapi yang akan jadi juru selamat Indonesia adalah rakyat kecil kawulo alit Indonesia. Siapa mereka?. Mereka adalah Pedagang kecil, petani, nelayan, tukang becak, ojek, sopir, pemulung dan pengamen jalanan dan lainnya yang secara ekonomi belum dapat keberuntungn selama Indonesia merdeka hampir 74 tahun. 

Karena negara ini tidak pernah serius ngurusi, berpihak dan komitmen terhadap ekonomi rakyat. Siapa mereka yang hari ini masih di kandungan, Playgroup, TK, pelajar, mahasiswa dan pemuda. Kepentingan kita adalah membangun optimisme, membangun semangat rakyat dan bangsa ini untuk tidak terpengaruh tidak terprovokasi dinamika Pemilu 2019 yang semakin tidak berkualitas, yang semakin mendorong perpecahan bangsa. 

“Kita tidak ingin hanya gara-gara Pilpres RI 2019, Indonesia terbelah. Kita juga tidak ingin gara-gara Pilpres RI 2019, ada konflik horizontal. Saya terus lakukan keliling nusantara sampai mengantarkan rakyat dan bangsa ini hingga 2024. Kita dampingi rakyat, semampu yang bisa kita perbuat. Karena asing saat ini melototi dan mentargetkan perekonomian rakyat kecil direnggut dan dicaplok semena-mena. Dan yang harus diselamatkan, diamankan adalah bank data ekonomi rakyat dan bangsa ini, jangan sampai dijual, jangan sampai dicuri oelah kekuatan asing,” tegasnya.

“Karena itu, kita harus bersama-sama menyelamatkan dan mengembalikan Indonesia sebagai negara yang besar, kaya raya dan unggul di dunia. Jangan pernah takut hidup ini kecuali kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan naga bumi, karena masih ada naga langit yang maha dahsyat. Saya minta kepada seluruh elemen dan komponen bangsa, jaga harkat martabat bangsa kita, jaga harkat martabat kemanusian kita, jangan mudah jadi pecundang dan pelacur dibumi Indonesia,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Ali Mahsun juga minta kepada 25,1 juta PKL diseluruh tanah air, pelaku ekonomi rakyat kecil kawulo alit, petani nelayan ojek becak ojek sopir dan yang lain agar tetap bekerja, tetap berjualan untuk menafkahi keluarga dan sekolahkan anak-anak. Kepada mahasiswa dan pemuda Indonesia untuk kuliah, beraktifitas, dan menyiapakan diri menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan handal hadapi revolusi industri 4.0.

“Apa yang saya sampaikan dalam pidato Kebangsaan ini, saya dedikasikan untuk Harlah APKLI Ke-26, tepatnya, Selasa (29/1). Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan bagi rakyat, bangsa, merah putih dan NKRI dibumi Nusantara Indonesia,” pungkasnya. (imron)