JAKARTA|BIDIK NEWS – Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) saat ini tengah diperebutkan oleh hampir semua partai politik (parpol). Di media, komentar para elit partai bermunculan mengemukakan argumentasi mengapa kadernya layak menduduki kursi ketua MPR. Tercatat PDIP, Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat menyampaikan keinginannya secara terbuka untuk mendapatkan jabatan ketua MPR.
Anggota DPD-RI terpilih 2019-2024, La Nyalla Mahmud Matttalitti, menilai, keinginan partai-partai untuk menduduki kursi ketua MPR sebagai hal yang wajar. “Tentu saja kawan-kawan di partai punya keinginan yang sama, yaitu bagaimana MPR ke depan semakin aktif menjaga nilai-nilai kebangsaan kita, menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Tentu itu hal positif,” ujar La Nyalla kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).
Namun, sambung La Nyalla, akan menjadi preseden kurang elok jika kemudian perebutan ketua MPR yang semestinya diwarnai dengan rasa persatuan justru malah memecah konsolidasi partai dan upaya rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun Presiden Jokowi.
“Besar kemungkinan akan ada sejumlah paket calon pimpinan MPR yang merupakan konfigurasi partai dan DPD. Akan ada voting di sana, sesuai UU MD3. Ada kekhawatiran bakal banyak manuver politik yang justru meretakkan bangunan konsolidasi kepartaian, dan bahkan bisa mengganggu relasi di koalisi pendukung Pak Jokowi,” ujar La Nyalla yang terpilih sebagai anggota DPD dengan perolehan lebih dari 2,2 juta suara masyarakat Jatim.
Unsur DPD-RI
Agar tak ada kebuntuan politik, La Nyalla mewacanakan ketua MPR diemban oleh perwakilan dari DPD sebagai salah satu kelompok fraksi di “lembaga negara” tersebut. “Saya kira di DPD banyak sekali yang berkompeten. Ada banyak tokoh senior di DPD dengan visi kenegarawanan yang mampu mengorkestrasikan kepentingan-kepentingan politik praktis menjadi politik kebangsaan,” ujar La Nyalla.
Dengan ketua MPR dijabat dari unsur DPD-RI, ini akan menjadi semacam jalan tengah dari berbagai manuver perebutan kursi tersebut. “Semua happy karena tidak ada yang merasa panggung ketua MPR dikuasai salah satu parpol. Karena memang secara elektoral, panggung ketua MPR ini penting untuk menatap 2024. Maka tak heran semua parpol berebut. Akan menjadi jalan tengah jika DPD yang berperan sebagai ketua MPR,” jelas La Nyalla.
DPD-RI, sambung La Nyalla, secara karakter juga tepat menjadi ketua MPR, karena tak terikat pada ideologi kepartaian. “DPD pada dasarnya adalah rangkaian perwakilan daerah yang menyatu dan menampilkan wajah ke-Indonesia-an, wajah kebhinnekaan. Itu cocok untuk profil ketua MPR yang mengemban amanah untuk membangun politik kebangsaan,” ujarnya. (j4k)
