BANYUWANGI – Sejumlah warga dan aktifis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli COVID-19 (APEC19), mengkritik keras lambannya Pemkab Banyuwangi (Gugus Tugas) dalam melakukan penanganan COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.

Karena itu, mereka mengancam akan melakulan demo ke Kantor Pemkab Banyuwangi. “Kami sangat menyayangkan lambannya Pemda Banyuwangi Terkait penanganan COVID-19 yang terjadi di Ponpes Darussalam Blokagung, ini sudah viral di sosial media, banyak netizen yang mengkritiki lambannya Pemkab Banyuwangi, bantuan baru datang dan Bupati baru hadir kemarin (24/8/2020) siang,” ucap Danu Budiyono, Aktifis Sosial Politik Banyuwangi yang juga Koordinator Forum Peduli Banyuwangi (FPB).

Menurut Danu, pihaknya akan menggelar aksi kemanusian di sejumlah titik jalan di Banyuwangi, serta aksi demo didepan Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (27/08/2020) besok. Setidaknya, ada 10 Lembaga serta ormas yang siap turun ke jalan.

Ia pun mengingatkan, para santri yang reaktif COVID-19 itu, sudah diisolasi mandiri sembilan hari tanpa sentuhan Pemkab Banyuwangi. Hal ini diutarakan Juru Bicara Ponpes Darussalam diakun media sosialnya, dimana semua orang bisa mengaksesnya. Ini sungguh ironis sekali.

“Kami akan terus memantau kinerja Pemkab Banyuwangi (Gugus Tugas), jangan hanya besar ngomong dimedia saja, lalu prakteknya tidak ada tindak lanjut, baik penanganan maupun pencegahan nantinya,” cetusnya.

Hal senada di ungkapkan oleh Moh.Faisol Koordinator GARABB (Koordinator Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu). Bahwa pihaknya dan rombongan sudah datang ke blokagung dua kali sebelum Bupati hadir.

“Kemarin-kemarin kemana saja pak Bupati, kemana ratusan milyar anggaran COVID-19 itu. Kedepan, kami akan demo atau audensi ke DPRD Banyuwangi, guna mempertanyakan transparansi dan penyerapan anggarannya,” ungkap Faisol.

Sementara, Bondan Madani, Koordinator GAMAN (Gerakan Milenial Nusantara) menambahkan, selama ini yang pihaknya ketahui, yang peduli terkait COVID-19 di Ponpes Darussalam Blokagung, justru malah dari pihak ke tiga, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jatim, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Probolinggo.

“Blokagung itu ada di Banyuwangi, kemarin kemana Bupati, kemana juga Pemda.
Jangan biarkan Blokagung berjibaku sendiri.
Santri2 yang reaktif itu adalah warga kita, saudara kita, bahkan mungkin sanak saudara kita,” ujar Bondan.

“Kami dari millenial sangat menyayangkan kejadian ini, dan kami menghimbau selain warga bantu warga, sudah saatnya kita semua mempertanyakan juga kinerja Pemda Banyuwangi, jika tidak mampu atau sanggup kami persilahkan mundur,” sambungnya.

Selanjutnya, Dandi Satriyo, Wasekum P3A Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi, Komisariat Cendikiawan Muslim juga turut bersuara.

“Kita ini sudah memasuki new normal, tatanan kehidupan baru yang kita jalanin ini seyoyanya diikutin kinerja normal oleh Gugus Tugas atau Pemda. Ini adalah bencana kemanusian, dan mari bergandengan tangan dan terus mengingatkan,” kata Dandi.

“Kami mahasiswa dan rakyat selama ini sudah mentaati protokol kesehatan, pemerintah juga harus peka kepada kami dong. Jangan menunggu kami atau warga beraksi baru bertindak,” tegasnya.