SIDOARJO – Berbagai upaya perbaikan di tubuh birokrasi Pemkab Sidoarjo yang digeber Bupati Ahmad Muhdlor Ali mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Total ada 4 penghargaan yang diraih Pemkab Sidoarjo, yakni 2 unit kerja mendapatkan penghargaan Zona Integritas Menuju WBBM yang diraih RSUD Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono, serta satu unit kerja berhasil memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju WBK yang diraih Dispendukcapil Sidoarjo.
Satu penghargaan lain diterima Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yaitu Anugerah Pemimpin Perubahan tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam kategori ini Bupati Muhdlor merupakan satu-satunya Bupati/Walikota yang memperoleh penghargaan tersebut. ”Pemimpin Perubahan” dari Kementerian PAN-RB ini didasarkan pada pemimpin di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat perubahan.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
“Tentu penghargaan bukan hal yang utama, tetapi ini menjadi sinyal bahwa Sidoarjo terus berbenah. Kita mencoba move on, bertransformasi, dengan pelayanan yang lebih cepat dan tulus, dan tentu saja semua dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang bersih dan akuntabel,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2021).
Muhdlor menegaskan, upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan juga terus dilakukan, terutama dalam memperbaiki alur birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meski demikian, dia menyadari bahwa belum semuanya bisa pada tahap yang ideal.
”Masih banyak pekerjaan rumah. Tapi yang jelas kita kita ini harus ’mesra’. Kita terapkan filosofi ’mesra’. Apa itu? Melayani masyarakat dengan sukarela. Jangan ada lagi birokrasi di Sidoarjo yang diminta tolong masyarakat malah marah marah, malah cari cara untuk pungli. Sudah bukan zamannya,” ujar Gus Muhdlor, sapaan akrab bupati muda tersebut.
WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Adapun WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.
Tidak berhenti sampai di situ, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
