BANYUWANGI | bidik.news – Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pembangunan responsif gender melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan kesempatan berkarir di pemerintahan, hingga pelayanan publik yang inklusif.
Berbagai kebijakan tersebut dirancang agar perempuan dan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, akses, serta manfaat pembangunan secara adil.
Komitmen tersebut dipaparkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (30/10/2026).
Verifikasi dilakukan secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Menurut Ipuk, pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.
“Pemkab mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” tegasnya.
Salah satu wujud nyata pembangunan responsif gender di Banyuwangi adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.
Melalui program Kanggo Riko, sejak 2021 Pemkab telah menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga, dengan total anggaran mencapai Rp11,41 miliar.
“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan ASN untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Ipuk.
Di lingkungan pemerintahan, Pemkab juga terus membuka ruang bagi perempuan, termasuk menempati posisi strategis dalam birokrasi.
Data menunjukkan, pejabat perempuan menempati sekitar 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.
Pemkab juga menghadirkan berbagai layanan jemput bola kependudukan di antaranya program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun).
Pemkab juga mengupayakan penerbitan identitas kependudukan bagi warga miskin yang terdata melalui UGD Kemiskinan.
“Pemkab juga m rutin menggelar rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok warga,” kata Ipuk.
Verifikasi lapangan tersebut dihadiri jajaran OPD, anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perwakilan perguruan tinggi, serta para kepala desa perempuan.
Tim panelis berasal dari KemenPPPA yang melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, dan pelaksanaan kebijakan PUG di Banyuwangi.
Sebagai informasi, Penghargaan Parahita Ekapraya 2026 memiliki lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Banyuwangi masuk kategori Utama pada tahun ini, meningkat dua tingkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang berada pada kategori Madya.(nng)
