Pakde Karwo Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari UMM. Ini Alasannya…

BIDIK NEWS | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meraih gelar Doktor Honoris Causa/HC bidang pendidikan vokasi kerakyatan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penganugerahan gelar Doktor HC ini diserahkan oleh Rektor UMM Dr. H. Fauzan, M.Pd dalam Sidang Terbuka Senat di Dome UMM Tlogomas Malang, Kamis (27/12).

Dalam orasi ilmiahnya Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan, pendidikan vokasi sengaja dikembangkan sebagai modal agar Jatim lebih berdaya saing. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab tiga tantangan besar yaitu adanya bonus demografi, middle income trap, dan perkembangan revolusi industri 4.0.

Pakde Karwo menjelaskan, strategi pertama yang dilakukan, Pemprov Jatim membuat diskresi kebijakan pengelolaan pendidikan melalui Perda No. 9 Th. 2014 tentang Revitalisasi SMK. “Perda ini kami buat dalam rangka peningkatan daya siang Jatim, dan terbit lebih dulu sebelum Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ungkapnya.

Untuk mempercepat revitalisasi, pihaknya juga membuat kebijakan moratorium pendirian SMA. Juga moratorium bidang kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya perkantoran, akuntansi, dan teknik sepeda motor. “Saya menetapkan rasio perbandingan siswa SMK:SMA idealnya adalah 70:30,” tegas Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahkan, strategi selanjutnya dalam melakukan revitalisasi adalah penguatan link and match di SMK. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkrit melalui berbagai cara antara lain pembentukan komite pemagangan, pelatihan guru produktif dan tenaga ahli industri yang diperbantukan di SMK. “Bagi SMK yang kualitasnya masih kurang, Pemprov Jatim juga menetapkan SMK Pengampu untuk melakukan program pembinaan. Satu SMK Pengampu paling banyak membawahi 4 sekolah binaan,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.

Lebih lanjut disampaikan, revitalisasi pendidikan tidak hanya di jalur formal tapi juga melalui Revitalisasi Vokasional Nonformal. Bentuk diskresinya melalui pengembangan SMK Mini, penerapan Dual Track Strategy, serta pengembangan madrasah diniyah (Madin) sebagai penguatan kelembagaan pendidikan vokasi nonformal. “Kebijakan pendidikan vokasi yang dilakukan di Jatim telah terbukti berhasil mendorong struktur pekerja di Jatim lebih berkualitas,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo berharap, ke depan pola pengembangan pendidikan vokasi terus dievaluasi baik di Jatim maupun nasional. Lewat evaluasi rutin nantinya akan memunculkan kurikulum baru yang betul-betul dibutuhkan pasar, misalnya bidang digital multimedia. Apalagi, pada tahun 2019 pemerintah pusat tengah fokus pada penguatan kualitas SDM lewat pendidikan vokasi. “Konsep ini akan saya serahkan kepada pemerintah pusat, sehingga alokasi anggaran yang ada bisa difokuskan pada perbaikan kualitas vokasi yang ada dengan memperbanyak porsi training daripada teorinya,” pungkas Pakde Karwo.

Pakde Karwo, Gubernur Berkomitmen Tinggi

Sementara itu, Rektor UMM, Dr. Fauzan MPd menjelaskan, gelar Doktor HC bidang Vokasi Kerakyatan diberikan untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Menurutnya, Pakde Karwo sangat layak menerima gelar ini karena merupakan gubernur yang berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan vokasi. “Pakde Karwo adalah gubernur yang berkomitmen tinggi dan nyata-nyata mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan vokasi kerakyatan, patutlah kiranya diberikan apresiasi tertinggi dari kampus UMM,”pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Promotor promovendus Prof. Dr. Yus M Cholili menjelaskan, terdapat lima hal yang menjadi penilaian dan pertimbangan pemberian gelar Doktor HC kepada Pakde Karwo. Antara lain karena penghargaan akan prestasi yang diraih sejak 2008-2018 yang mencapai 169 jenis penghargaan, serta publikasi karya ilmiah baik tingkat regional, nasional dan internasional. “Pemberian penghargaan ini juga telah sesuai dengan pedoman pemberian penghargaan Dr HC UMM,” tutur Prof. Yus M Cholili.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Istri Gubernur Jatim Hj. Nina Soekarwo, M.Si, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Ketua Dewan Komisioner OJK Dr. Wimboh Santoso, Walikota Batu Hj. Dewanti Rumpoko,serta para pejabat di lingkup OPD Pemprov Jatim. (zainul)