Nasib Mantan Rektor Unair Ditangan KPK, Korupsi RS.Unair Dibuka Lagi

JAKARTA – Kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unair dan pengadaan alat kesehatan diungkap kembali oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pasalnya sejak tahun 2016 KPK melakukan penyidikan Dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, diantaranya Bambang Gianto Raharjo salah seorang pejabat yang bertugas di Kementrian kesehatan, Fasichul Lisan Mantan rektor Unair (Universitas Airlangga) Surabaya periode 2006-2015 sebagai kuasa pengguna anggaran dan Mintarsih Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara .
Namun secara mengejutkan dan tiba-tiba, KPK Rabu (9/20/2020) melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka di Rutan KPK, yaitu Bambang Giatno Raharjo (BGR) .
Terkait lamanya proses penyidikan hingga dilakukan penahanan, Jubir KPK, Fikri Ali saat dikonfirmasi melalui telephon sulelernya, Selasa (13/10/2020), mengatakan, Itu program kebijakan KPK saat ini, salah satunya menyelesaikan semua tunggakan perkara, Untuk itu proses perkara yang sudah dilakukan penyidikan sejak tahun 2016 ini, diselesaikan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka ,” Hingga Juni tahun ini, ada tunggakan 160 perkara sedang diproses terus, 117 perkara sisa tahun lalu dan 43 nya perkara baru,” ujar Fikri.
Namun pada saat ditanya, apakah KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka lainnya, Fikri Ali hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban . Sementara Pegiat anti korupsi dan Praktisi hukum dari Universitas Airlangga, I Wayan Titip Sulaksana SH saat dimintai pendapat, Minggu (10/10/2020) .
Terkait hal tersebut mengatakan, bahwa dirinya sangat salut dengan langkah KPK,” Ya tetap harus dibuka sejujur-jujurnya, apalagi sudah ada tersangkanya, sesuai dengan slogan Unair ” Exellent With Morality ” , ujarnya.
Bahkan ditegaskan I Wayan,” Siapapun pejabat Unair yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” tandasnya saat dihubungi melalui telephon sulelernya.
S eperti diketahui kasus korupsi ini terkait pembangunan RS Pendidikan Unair dan pengadaan alat kesehatan . Diperkirakan kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp. 85 miliar dari total anggaran Rp.300 miliar.(Imron)