PASURUAN – Saat melaksanakan Reses II tahun 2021 , Konstituen yang hadir menanyakan usulan – usulan yang diajukan belum kunjung cair, ini menjadi tugas dan perhatian bagi Pemerintah Propinsi untuk bergerak cepat.

H. Rohani Siswanto, SE Legislator asal Fraksi Partai Gerindra menyampakan pencairan anggaran terkait usulan program yang langsung menyentuh ke masyarakat seharusnya segera tersalurkan ke masyarakat luas.

” seperti yang diajukan pengusul saat serap aspirasi hingga kini program belum cair. Di ukur saja tapi tidak ada kejelasan yang pasti. Ini menjadi tugas dan perhatian bagi pemerintah agar program yang ada cepat nyampai ke masyarakat sehingga agar bisa berpengaruh pada roda perekonomian didaerah , ” terang Rohani saat reses di desa Kalirejo kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Jum’at ( 7/5).

Ditegaskan Rohani bahwa ini menjadi konsen Pemerintah Propinsi karena Pemerintah Pusat sudah menyampaikan agar penyerapan anggaran segera tersalurkan ke masyarakat luas, namun jika anggaran tersendat di administratif daerah maka ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Propinsi.

” Banyak OPD di Jawa Timur yang belum melakukan pergerakan ,seperti Disperindag , Dinas Perikanan dan Ke lautan, Dinas Koperasi dan lainnya yang sudah masuk di anggaran namun belum ada pergerakan ke masyarakat . Saya berharap pada triwulan ke dua sudah jalan semua sehingga semua usulan bisa nyampai ke warga, ” katanya.

Politisi Partai Gerindra yang maju dari Dapil 3 ( Pasuruan dan Probolinggo) menambahkan dari pihak DPRD Jatim sebenarnya sudah mengusulkan dan sudah masuk di Dokumen Pelaksanaan anggaran ( DPA) yang memuat pendapatan dan belanja di setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran, namun implementasi dari OPD tersebut lambat .ini kemudian harus di percepat jangan sampai disamakan kondisi biasa dengan kondisi saat ini yang lagi pandemi.

” Apalagi Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan telah mewanti wanti anggaran yang ada cepat dibelanjakan, jangan sampai lama ngendon di Bank , ” jelasnya.

Oleh karena itu Pemerintah harus beraksi cepat untuk segera membelanjakan apa yang sudah menjadi usulan masyarakat mulai dari survei hingga pencairan anggaran harus segera dilakukan percepatan dan efektif.

” Saya berharap di bulan Juni hingga Juli tahun ini usulan dari masyarakat sudah banyak terealisasi. Ini juga memudahkan dari pihak Dewan untuk membahas PAPBD. Karena sudah terang benderang terkait serapan anggaran . Jadi banyak manfaatnya ketika Pemerintah Provinsi tidak lambat didalam proses implementasi dari APBD yang sudah disepakati bersama, ” Punkas anggota Komisi B DPRD Jatim ini. ( rofik)