JAKARTA – Desakan dari kubu Moeldoko agar Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta maaf kepada Presiden Jokowi langsung direspon DPP Partai Demokrat. Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dengan tegas menjawab bahwa ‘gerombolan’ Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo.
“Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia,” terang Herzaky melalui keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).
Menurut DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lanjut Herzaky, tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. “Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tegasnya.
Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. “Karena mereka memaksakan diri, membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” sebut politisi muda ini.
Kalau kepada Presiden, kata Herzaky sudah jelas alasannya. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Bukan malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius. Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. “Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” sindirnya.
Lalu, ‘gerombolan’ Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. “Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” jelasnya.
DPP Partai Demokrat yang sah, kata Herzaky, sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa Demokrat pimpinan AHY. Yang disampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya maupun HerzakyMahendra Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra). “Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya.
