SURABAYA l bidik.news – Partai Demokrat memberikan klarifikasi tegas atas tuduhan yang menyebut bahwa partai berlambang mercy itu berada di balik mencuatnya isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, guna meluruskan informasi yang dinilai menyesatkan dan merugikan citra partai.
Dalam pernyataan resminya, Herzaky menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Ia menyoroti istilah “partai biru” yang kerap diarahkan secara insinuatif kepada Partai Demokrat sebagai bentuk upaya mencemarkan nama baik.
“Pernyataan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Kami tidak pernah berada di balik isu tersebut. Ini adalah fitnah yang tidak berdasar,” tegas Herzaky.
Terkait keterlibatan mantan politisi Demokrat, Roy Suryo, dalam wacana publik soal dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Herzaky menegaskan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat sejak 2019. Keputusan pengunduran diri tersebut diambil karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
“Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak lima tahun lalu. Jadi, tidak tepat jika opini pribadinya dikaitkan dengan sikap resmi partai,” ujarnya.
Partai Demokrat juga menepis narasi yang mencoba mengadu domba antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Herzaky menggarisbawahi bahwa hubungan kedua keluarga berjalan sangat baik dan penuh saling hormat.
Ia mencontohkan kehadiran Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dalam Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta balasan kehadiran perwakilan Demokrat dalam Kongres PSI. Bahkan, Gibran secara langsung menjenguk SBY saat menjalani perawatan di RSPAD.
“Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi politik,” kata Herzaky.
Pihaknya mencermati adanya aktor-aktor tertentu yang mencoba memancing di air keruh dan memanfaatkan isu ini untuk memecah belah. Ia mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak etis dan berbahaya bagi demokrasi.
“Upaya mengadu domba semacam ini harus dihentikan. Ini tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegas Herzaky.
Partai Demokrat berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik serta meredam upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memperkeruh suasana politik nasional.( Rofik )
