SURABAYA l Bidik.news – Di tengah momentum Hari Koperasi Nasional ke-78, semangat baru untuk menggerakkan perekonomian berbasis kerakyatan kian menguat. Pemerintah RI secara resmi meluncurkan program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai strategi konkret mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP menegaskan dukungannya. Ia menuturkan, peluncuran ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, legislatif, serta gerakan koperasi dalam merajut kekuatan ekonomi berbasis gotong royong. KMP diharapkan mampu menjadi instrumen kolektif yang mendorong akselerasi ekonomi rakyat dari bawah.
“Saya meyakini dengan skema dari Presiden yang serius terhadap membangun eknomi pedesaan dan perkotaan melalui koperasi, maka ini jalan untuk Indonesia cepat maju,” ungkap Sri Untari usai menghadiri Launching Kelembagaan Koperasi Merah Putih se-Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/07/2025).
Lebih lanjut, sebagai Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari menuturkan pentingnya peran koperasi dalam mengatasi kemiskinan struktural, khususnya di wilayah perdesaan.
“Koperasi itu seperti sapu lidi. Jika satu, mudah patah. Tapi jika banyak, maka akan kuat dan mampu membersihkan jalan menuju kesejahteraan. Itulah prinsip gotong royong dalam koperasi yang harus terus kita tanamkan,” tuturnya.
Menurutnya, keberadaan KMP harus didukung dengan sistem manajemen yang sehat, SDM yang kompeten, serta ekosistem bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat desa, terutama perempuan, untuk aktif menjadi bagian dari koperasi demi memperkuat fondasi ekonomi keluarga.
“Ketika perempuan mandiri secara ekonomi melalui koperasi, maka keluarga akan lebih kuat. Dan dari keluarga yang kuat, kita akan membentuk desa yang sejahtera,” jelasnya.
Perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini menyerukan penyegaran dalam tubuh koperasi agar bisa bersaing di era disrupsi. Mulai dari sistem keuangan, pemasaran, hingga tata kelola organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Koperasi harus dikelola profesional, pengurus dan anggotanya memiliki niat yang kuar, jujur, konsisten, dan keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan secara berkala, baik usaha ataupun dalam keorganisasiannya,” tegasnya.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan siap menjadi jembatan antara kebutuhan koperasi dan kebijakan pemerintah. KMP harus menjadi momentum membangkitkan koperasi yang sehat, mandiri, dan berbasis komunitas,” lanjutnya.
Sri Untari baru-baru ini juga menerima penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas dedikasinya dalam membangun koperasi berbasis perempuan yang telah memberi dampak nyata di masyarakat. Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja nyata dan ketekunan Sri Untari membesarkan Koperasi SBW Malang.
“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Gubernur dan Dekopinwil Jawa Timur atas penghargaan ini. Ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh perempuan yang selama ini bergerak dan percaya pada kekuatan koperasi,” tuturnya.
SBW yang ia pimpin kini menjadi salah satu koperasi perempuan terbesar dan paling profesional di Indonesia, dengan ribuan anggota aktif dan jaringan usaha yang terus berkembang. SBW tidak hanya memberi akses pinjaman, tetapi juga pelatihan keterampilan, penguatan literasi keuangan, dan ruang aktualisasi bagi perempuan desa.
Bersama tokoh lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan seperti Guntur Wahono, penghargaan ini memperkuat posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang konsisten mendorong agenda ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan perempuan.
“Fraksi PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dalam setiap pembahasan anggaran maupun regulasi di DPRD Jatim. Penghargaan ini adalah simbol dari hasil kerja panjang kami bersama rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, Sri Untari menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan KMP melalui peran legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dukungan ini sejalan dengan visi PDI Perjuangan dalam membangun ekonomi berdikari melalui jalan koperasi.
“KMP harus kita dorong terus, karena inilah jalan ekonomi kerakyatan yang digariskan Bung Karno. Ekonomi rakyat bukan ekonomi pasar bebas yang rakus dan eksploitatif, tapi ekonomi yang berpihak, adil, dan bergotong royong,” tegasnya.
Sri Untari menutup keterangannya dengan harapan agar masyarakat tidak melihat koperasi sebagai organisasi kelas dua, tetapi sebagai rumah besar perjuangan ekonomi rakyat. Ia optimistis, dengan komitmen bersama dan kerja keras, koperasi Indonesia akan kembali menjadi tulang punggung perekonomian nasional seperti pada masa kejayaannya.
“Saya ingin anak-anak muda, kaum ibu, para petani, pedagang kecil, semua bersatu dalam koperasi. Jangan takut berorganisasi. Mari kita buktikan, bahwa ekonomi bisa kita bangun dari bawah — dari desa, dari pasar, dari keluarga — lewat semangat gotong royong dalam koperasi,” pungkas Sri Untari. ( Rofik )
