SITUBONDO– Dalam rangka melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan dan Jaring Pengaman Sosial ( JPS) yang berada di wilayah tapal kuda, rombongan Anggota Komisi E DPRD Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat, turun ke ke Kabupaten Situbondo, Jumat (26/06/2020).
Mereka adalah Zeiniye ( Fraksi PPP), Hari Putri Lestari ( Fraksi PDI-P), Umi Zahro ( Fraksi PKB), Aida Fitriani ( Fraksi PKB) dan Hasan Irsyad ( Fraksi Golkar). Mereka diterima Bupati untuk monitoring langsung terhadap penyaluran bantuan yang di berikan Pemerintah kabupaten ke warganya.
Ditemui usai acara monitoring bersama Bupati Situbondo dan para Lurah serta Dinas Sosial, Ketua rombongan Komisi E Hj. Zeiniye mengatakan pihaknya berkunjung ke kabupaten Situbondo ini guna menanyakan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait bantuan JPS yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, maupun bersumber dari Top Up PKH .
” Kunjungan Komisi E ke wilayah tapal kuda kabupaten Situbondo adalah titik yang ke tujuh dan alhamdulilah tahap pertama penyaluran bantuan JPS berupa sembako senilai 200 ribu maupun Top Up PKH 100 ribu sudah tersalurkan meskipun ada kendala sedikit terkait perubahan data penerima namun sudah berjalan cukup lancar dan valid serta tepat guna ,” kata Zeiniye yang maju dari Dapil 4 ( Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi).
Komisi E DPRD Jatim Monitoring Penyaluran Bantuan JPS di Kabupaten Situbondo
Politisi asal PPP ini juga menguraikan terkait jumlah data penerima bantuan JPS berupa sembako senilai 200 ribu dan Top Up PKH sebesar 100 ribu ada revisi data yang mana keluarga penerima manfaat ini agak sedikit terlambat, namun sudah terkendali dan valid.
Kemudian, lanjut Zeneiye , untuk yang penerima Top Up PKH di 2 Kecamatan dan 4 kelurahan sudah terealisasi meskipun belum 100 persen.
“Selain monitoring bantuan JPS dan PKH, kami ( Komisi E red) juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk waspada terkait penyebaran virus corona mengingat Kabupaten Situbonda tingkat ke 5 Zona merah di Jawa Timur dan mendorong supaya Pemkab setempat melakukan percepatan swab supaya masyarakat Situbondo segera terdeteksi dari virus covid -19 , ” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo 2 periode ini.
Sementara itu Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menyampaikan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial ( JPS) gelombang pertama maupun Top Up PKH sesuai administrasi sudah selesai dan akan memasuki tahap kedua.
“Kami telah memilahkan dengan memaduhkan data daerah yang disebut KK Kependudukan partisipatif dengan harapan tepat sasaran dan bisa di pertanggungjawabkan ,” terang Dadang.
Selain itu, Bupati Situbondo ini berharap dengan kedataangan para wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur mohon dukungannya supaya ada kemudahan bantuan percepatan swab yang sudah di kirim ke surabaya atau di beri pinjaman mobil PCR milik BPBN melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa di arahkan ke Situbondo selama 1 minggu karena Situbonda sudah peringkat ke lima Zona Merah.
“Saat ini Pemkab Situbondo sedang memperluas cakupan swab kepada potensi-potensi penularan untuk memutus mata rantai penyebaran virus dengan tindakan sangat cepat dan tepat karena tanpa hasil laboratorium kerja kita di lapangan agak sulit,” pungkasnya.
