SURABAYA | BIDIK NEWS – Wacana Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang menganggarkan Rp 25 miliar di program One Pesantren One Produk (OPOP) mendapat sorotan. Sebab, program seragam gratis untuk siswa SMA/SMK hingga sekarang tidak kunjung tuntas.
Total anggaran pengadaan seragam gratis pun tidaklah sedikit, yakni Rp 132 miliar. Pembagian seragam gratis itu menjadi bagian Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Namun, seragam itu baru bisa diberikan sekitar September mendatang karena alasan masih lelang.
“Jangan menambah program, kalau yang satu sisi belum terselesaikan (seragam gratis, red). Ini kemudian muncul lagi persoalan-persoalan baru,” tegas Suli Daim, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Senin (12/8)
Meski demikian, kata Suli, program OPOP itu adalah usulan yang bagus karena di Jatim didominasi oleh pesantren – pesantren. Pihaknya juga belum tahu itu sudah masuk KUA PPAS apa belum, karena itu untuk APBD 2020. “Yang terpenting, apapun programnya asalkan demi kepentingan masyarakat dan mempunyai dampak positif, kita sepakat,” jelasnya.
Suli meminta bahwa molornya pemberian seragam gratis untuk siswa baru SMA/SMK jangan sampai terulang pada program OPOP. “Dua kali program Diknas itu yang justru tidak meringankan beban masyarakat, tapi justru kemudian dengan alasan yang cukup sederhana yaitu proses tender yang telat. Jadi contoh seragam itu adalah patut menjadi catatan kita. Ini diulangi lagi di APBD 2019,” bebernya.
Politisi PAN ini bakal melihat dan mencermati OPOP, apakah berdampak dan memberikan efek positif bagi pesantren. “Jangan hanya bersifat program, tetapi multiplayer efeknya dalam program itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dindik Jatim menganggarkan Rp 25 miliar di program OPOP. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penambahan dan pengembangan SMK berbasis pondok pesantren (ponpes) ini. Pasalnya, saat ini masih ada sekitar 267 SMK Mini yang masuk dalam jejaring OPOP.
Ditemui di DPRD Jatim, Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono menjelaskan di Jatim ada 325 pesantren yang memiliki SMK. Dan 267 SMK itu berbasis pesantren telah dibina melalui program SMK mini selama beberapa tahun ini dan diakui siap menjalankan program OPOP.
Rencananya, jumlah tersebut akan ditambahkan 100 lembaga SMK berbasis pesantren. Dengan begitu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebsar Rp 25 miliar. Masing-masing lembaga akan dialokasikan sebesar Rp 250 juta untuk pengembangan produknya dalam OPOP.
“Kebetulan program ini bagus. Bagaimana meningkatkan tenaga terampil di Jatim, yang diajarkan sekolah tidak dibutuhkan daerah, maka OPOP ini hadir,” jelasnya.
Program OPOP ini juga dipastikan Hudiyono adalah memberikan keterampilan warga masyarakat. Disamping itu, pihaknya mengakui bahwa OPOP juga sudah masuk KUA PPAS untuk APBD 2020. “Sudah, kita sudah siap itu (masuk KUA PPAS, red),” jawabnya. (rofik)
