SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan dalam upaya melindungi UMKM disektor jamu tradisional, pihaknya berharap ke depan akan di didirikan lembaga BPOM di tingkat kabupaten atau kota di Jatim.

“Keberadaan BPOM ini juga nantinya juga sebagai upaya untuk penegakan Perda tentang jamu tradisional yang sedang kami godok saat ini,” Ucap Artono usai pimpin hearing, Senin (10/8).

Politisi asal PKS ini mengatakan selama ini banyak pengusaha jamu di daerah mengeluh proses perijinan di BPOM terlalu tersentral di Surabaya.
” Mereka yang ada di Banyuwangi atau yang lokasinya jauh, mengeluh harus ke Surabaya untuk mengurus perijinan tersebut. Harus bolak-balik daerah asal ke Surabaya untuk mengurus perijinannya. Oleh sebab itu, kami minta agar Pemprov Jatim menyediakan tempat untuk dibentuk BPOM ditingkat kabupaten/kota di Jatim,”jelas pria asal Lumajang ini.

Artono mengatakan pada prinsipnya pihak BPOM di Surabaya tak keberatan untuk dibuat ditingkat kabupaten/kota di Jatim, asalkan ada ketersediaan tempat untuk pendiriannya.

“Karena asset bangunan fisik milik Pemprov Jatim tersebut tersebar diseluruh Jatim, tentunya bisa dipinjamkan untuk realisasi keberadaan BPOM ditingkat kabupaten atau kota di Jatim, “tutupnya.