LAMONGAN – Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mendorong agar keberadaan terminal tipe B paska kewenangannya dilimpahkan dari kabupaten/kota kepada provinsi lebih dioptimalkan agar bisa menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim.

Di antara terminal tipe B yang didorong menjadi terminal terpadu adalah terminal di Kabupaten Lamongan. Alasannya berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, potensi lahan terminal tipe B di Lamongan cukup luas hanya saja belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan anggaran.

Kedatangan rombongan Komisi D DPRD Jatim yang dipimpin langsung oleh Ketua komisi Dr Kuswanto disambut oleh Plt Kepala UPT P3LLAJ Lamongan Dra Ec Dewi Titik Dewi Purwanti, didampingi Kasi Dalops Darsono SH, Kasi Lalin Idham Wahyudi ST serta Ainur Rofik Kasi Sarana dan Prasarana Dishub Jatim, Jumat (14/8).

Kasi Dalops UPT P3LLAJ Lamongan, Darsono dalam penjelasannya kepada anggota Komisi D DPRD Jatim mengatakan bahwa pihaknya berharap terminal tipe B Lamongan bisa menjadi kebanggaan atau icon bagi warga Lamongan dan pusat perekonomian.

“Kalau saya mengistilahkan bisa dibuat menjadi terminal terpadu, sehingga terminal nantinya bisa dilengkapi dengan mall, gedung pertemuan atau hall karena tanahnya cukup luas mencapai 11 hektar,” ujar Darsono.

Dengan menjadikan terminal sebagai pusat kegiatan masyarakat, diharapkan para penumpang bus dan angkot yang selama ini sering turun dan naik di sepanjang jalan Dapur bisa berangsur-angsur bergeser ke terminal karena di dalam terminal fasilitasnya sangat lengkap.

“Kami hanya punya rencana tapi yang memutuskan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jatim,” jelasnya.

Pertimbangan lainnya, UPT P3LLAJ Lamongan yang membawahi tiga terminal yakni terminal Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, dua diantaranya sudah bagus bahkan statusnya meningkat menjadi terminal tipe A yakni terminal Tuban dan Bojonegoro.

“Jadi tinggal terminal Lamongan yang kondisinya belum ada perubahan yang mencolok. Kalau fasilitas terminal itu dilengkapi maka masyarakat akan datang dengan sendirinya sehingga terminal menjadi ramai dan angkutan umum juga banyak yang mau masuk ke terminal,” dalih Darsono.

Ia mengakui bus yang masuk ke terminal Lamongan hanya bus AKAP dan AKDP klas ekonomi serta minibus dari Babat, Paciran dan Mantub serta Mojokerto. “Kalau sarana dan prasarananya dilengkapi otomatis bus akan semakin banyak yang masuk ke terminal karena ada agen-agen tiket akan semakin banyak,” imbuhnya.

Kasi Sarana dan Prasarana Dishub Jatim, Ainur Rofik menambahkan bahwa masterplant pengembangan terminal tipe B Lamongan ini sudah ada, dimana nantinya fasilitas-fasilitas yang masih kurang akan dilengkapi. Misalnya, soal jalur keberangkatan bisa dari Lamongan ke Mojokerto atau Lamongan ke Paciran.

“Rencana sudah ada, tinggal eksekusinya saja karena Pemprov Jatim saat ini masih konsentrasi untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga InsyaAllah tahun depan bisa dimulai,” kata Rofik.

Soal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan terminal Lamongan? Dengan diplomatis Rofik menyatakan masih belum dilakukan detail engineering design sehingga belum bisa diketahui angka pastinya berapa kebutuhan masing-masing terminal.

“Kalau pengembangan ini sudah jadi, maka terminal Lamongan akan sama dengan terminal di Nganjuk, Maospati dan Mojokerto,” imbuhnya.

Sementara itu ketua Komisi D DPRD Jatim Dr Kuswanto mengatakan bahwa sarana dan prasarana di terminal Lamongan terkait upaya preventif penanganan covid-19 perlu dilengkapi karena minimnya tangki air untuk cuci tangan pengunjung terminal sehingga calon penumpang secara psykologis menganggap situasi biasa-biasa saja padahal covid-19 masih mengancam setiap saat.

“Situasinya memang sepi karena masih darurat pandemi covid-19, masyarakat yang hendak bepergian juga tidak banyak sehingga kendaraan yang masuk terminal juga sedikit. Namun kami berharap protokol kesehatan tetap dipenuhi salah satunya dengan melengkapi fasilitas cuci tangan karena kasus terpapar covid-19 di Lamongan cukup tinggi,” kata politisi asal FPD DPRD Jatim.

Khusus menyangkut pengembangan terminal Lamongan, kata Kuswanto kendala utama yang dihadapi adalah terminal tidak dapat berfungsi maksimal karena masyarakat yang hendak bepergian tidak harus lewat Lamongan. Karena itu kami ingin mendapat masukan dan melihat langsung kondisi di lapangan.

“Komisi D melihat kenyataan kondisi sepi. Tidak nampak penumpang yang akan bepergian, dapat dipastikan masyarakat Lamongan kalau akan bepergian tidak harus lewat terminal. Hal ini perlu pembahasan khusus kedepannya bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur agar bagaimana caranya terminal bisa berfungsi secara maksimal,” jelas Kuswanto.

Anggota Komisi D lainnya, Masduki menambahkan bahwa yang perlu dilakukan setelah melihat realita di lapangan dan mendengarkan apa yang menjadi harapan dari UPT P3LLAJ Lamongan, pihakya melihat ada potensi untuk pengembangan di terminal tipe B karena lahan di terminal Lamongan itu kurang lebih 11 hektar dengan ukuran 140 x 80 meter itu bisa jadi potensi tersendiri untuk pengembangan terminal kedepan.

Salah satu yang menjadi usulan dan kita melihat yang punya potensi pengembangan adalah lahan parkir karena posisi parkir yang sudah ada saat ini kurang layak, sempit dan kumuh. Kemudian pengembangan pembangunan gedung pertemuan karena keberadaannya di Lamongan sangat minim

“Kami berharap terminal tipe B di Lamongan ke depan bisa menjadi tempat yang sangat indah dan menjadi pilihan masyarakat saat hendak bepergian menggunakan angkutan umum. Sebab saat ini masyarakat enggan ke terminal karena kondisinya kurang memadai padahal lahan yang ada masih cukup luas namun belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya kami berharap Dishub Jatim bisa mengalokasikan anggaran pengembangan terminal Lamongan kedepan,” pungkas politisi PKB.