GRESIK I bidik.news– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama DPRD Gresik menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan dan perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog publik hasil kolaborasi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) yang digelar pada Senin (2/6/2026).
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa perbaikan JPD menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah meskipun pemerintah tengah menghadapi tantangan fiskal dan efisiensi anggaran.
“Kami fokus pada jalan poros desa. Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berkomitmen mengalokasikan belanja modal untuk memenuhi 40 persen mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Yani, hampir seluruh usulan yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun hasil reses anggota DPRD menempatkan perbaikan jalan poros desa sebagai kebutuhan utama masyarakat.
Ia menilai dukungan DPRD sangat penting agar proses pembangunan dapat berjalan optimal, mulai dari tahap penganggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
“Dengan dukungan DPRD, kami berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus dikawal, termasuk proses lelangnya, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan,” katanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas Jalan Poros Desa di Kabupaten Gresik dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menyatakan bahwa legislatif memiliki komitmen yang sama dalam mendorong percepatan pembangunan JPD.
“Kebutuhan penuntasan jalan poros desa sangat besar. Tugas kami di DPRD adalah menentukan skala prioritas berdasarkan hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran dewan, dan hasil reses,” ujarnya.
Menurut Syahrul, pemerintah daerah juga harus mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya serta memenuhi ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pembangunan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan media.
“Kalau ada persoalan di lapangan, silakan dilaporkan kepada kami. Harapannya, semua pihak dapat bersama-sama mengawal pembangunan agar berjalan lebih baik dan produktif,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik, Dhiannita Tri Astuti, menjelaskan bahwa perbaikan JPD tetap menjadi program prioritas dalam APBD 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan penanganan secara bertahap mengingat panjangnya ruas jalan yang harus diperbaiki.
“Terdapat 218 ruas jalan poros desa yang harus ditangani. Setiap tahun kami melakukan pemeriksaan kondisi jalan dan pemetaan secara detail untuk menentukan prioritas penanganan,” ujarnya.
Dhiannita menyebutkan, pada Perubahan APBD 2026 terdapat 22 ruas JPD yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Penanganan akan difokuskan di wilayah Gresik Selatan yang selama ini kerap terdampak banjir.
“Kami mulai menggunakan konstruksi beton pada sejumlah ruas jalan karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan memiliki daya tahan yang lebih baik,” pungkasnya.
