JAKARTA – HSBC mendukung perjanjian bersama negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama reformasi dan integrasi dalam membendung dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan
Pandemi Covid-19.
Perjanjian tersebut menutup KTT tahunan pemimpin ASEAN yang berakhir 26 Juni lalu. HSBC secara khusus menekankan pentingnya perdagangan dan keterbukaan digital dan
menghubungkan upaya-upaya stimulus fiskal di wilayah ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.
Komisaris Utama PT Bank HSBC Indonesia, Matthew Lobner menggaris-bawahi, pihaknya mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya bersama mengatasi dampak ekonomi Covid-19. Ketika Asia Tenggara mulai dibuka kembali, negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengupayakan pemulihan ekonomi secara terpisah.
“Alasannya sederhana, Asia Tenggara selalu
lebih kuat saat bersatu ketimbang berjalan sendiri-sendiri,” kata Matthew Lobner, Selasa (7/7/2020).
Rantai pasokan yang terjalin kuat di kawasan ini, lanjut Lobner, yang mencakup produk elektronik, mobil, tekstil dan pakaian telah berkembang karena kemampuan ASEAN mengurangi tarif perdagangan dan
investasi di antara 10 negara anggota.
Hasilnya telah membawa lebih dari 650 juta penduduk wilayah ini menuju kemakmuran.
Untuk membangun pemulihan ekonomi dan ketahanan rantai pasokan, HSBC menyarankan 3 pilar reformasi, yakni arus perdagangan dan investasi, konektivitas digital dan menghubungkan proyek
pembangunan bangsa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta komitmen iklim yang disepakati secara global.
Pembukaan Kembali Perdagangan & Investasi Melalui Multilateralisme
HSBC mendukung penghapusan berkelanjutan terhadap hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) yang menjamur di Asia Tenggara. Serta adopsi mekanisme dan perjanjian dagang yang akan memungkinkan
arus perdagangan yang lebih bebas.
Hal ini termasuk, Penghapusan hambatan non-tarif (non-tarrif barriers) seperti meningkatkan batas minimum barang yang wajib memiliki Surat Keterangan Asal (mengurangi birokrasi bagi bisnis yang sudah di bawah tekanan) dan membuat proses bea cukai otomatis.
Penerapan ASEAN Single Window.
Secara resmi menandatangani dan meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang telah disepakati yang mencakup 30% populasi dunia dan 29% PDB dunia (termasuk semua negara ASEAN).
Membangun Konektivitas Digital Yang Lebih Kuat
Covid-19 telah membawa sektor e-commerce digital ke dalam situasi krisis. Jika kawasan tidak menyepakati standar bersama mengenai manajemen data lintas-batas dan perdagangan digital, potensi perkembangan ekonomi digital di ASEAN akan berkurang.
Supaya bisa bertumbuh, kerangka kerja yang telah disepakati, seperti ‘ASEAN Digital Integration Framework Action Plan’ dan ‘ASEAN Framework on Digital Data Governance’ harus diterapkan untuk
menyelaraskan aturan dari tiap negara.
Hal ini penting bagi Indonesia, terutama untuk sektor UMKM yang berkontribusi 60%
terhadap PDB di 2018. “Kami menyadari, UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan konektivitas digital penting untuk ekspansi bisnis di masa depan,” ujar Lobner.
Menghubungkan Stimulus Fiskal Dengan Pembangunan Berkelanjutan
Untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi akibat Covid-19, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat menempatkan Dana Pemulihan Pandemi ASEAN yang akan melibatkan proyek-proyek pembangunan nasional untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.
HSBC merekomendasikan desain Dana dan proyek-proyek yang dipilih agar konsisten dengan target iklim yang telah disepakati secara global, dengan tujuan dan komitmen yang berkelanjutan.
“Asia Tenggara harus meningkatkan infrastrukturnya agar bisa memenuhi potensi ekonomi kawasan tersebut. Peningkatan itu harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Hal-hal yang harus segera dilakukan untuk menstimulasi ekonomi melalui program pembangunan bisa dan harus konsisten dengan tujuan jangka menengah dari pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Lobner.











