BLITAR — Belum adanya titik temu hearing Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa (APD) bersama korcam dengan ketua DPRD kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto bersama banggar, hari Jum’at (8/10/2021), akan berlanjut aksi turun jalan.

Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, selaku humas APD kepada wartawan mengatakan” Karena tuntutan kami yang masih belum sesuai, maka kami sepakat tanggal 13 nanti seluruh Kepala Desa dan Perangkat desa yang jumlahnya ribuan orang, akan lakukan aksi turun ke jalan” kata Tugas Nanggolo.

Dalam tututannya, APD meminta kenaikan ADD menjadi 15% dari yang sebelumnya 10%.
“Sebenarnya tidak harus 15% pada tahun 2022 tapi jangan 11% dan untuk tahun 2023 dan harus 15%, karena saat ini dirasa belum cukup, sebab pemanfaatan ADD banyak sekali, antara lain untuk operasional kantor, siltap perangkat desa, honor kader, LPMD, pendamping dan lain sebagainya” katanya.

Ditambahkan oleh Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, bahwa pada tanggal 13 oktober nanti pelayanan masyarakat di pemerintah desa diliburkan.
“Mengingat ini juga untuk kepentingan pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat, maka disepakati dan di intruksikan pada tanggal 13 Oktober pelayanan pemerintah desa diliburkan”pungkasnya.

Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Blitar selaku pimpinan haering menyampaikan, setelah melakukan koorninasi dengan beberapa pihak dan memutuskan hanya bisa menambah ADD sebesar 1%.

“Kami setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan memutuskan jika hanya bisa menambah ADD sebesar 1%. Dari hasil pembahasan tadi, saya mewakili TAPD, ekskutif dan anggota badan anggaran, bahwa untuk finalnya terproses yakni naik 1%.,”kata Ketua DPRD.

Menurutnya, final penetapan APBD nanti, karena hari ini pihaknya berunding dan mempertimbangkan banyak hal. Sehingga perlu melakukan penataan untuk merealisasikan hal tersebut.

“Mengingat kondisi wilayah yang tidak sama, termasuk jumlah penduduk atau luas wilayahnya dan juga masih banyak aspek yang juga perlu kita pertimbangkan,“ jelasnya. (Sunyoto).