JAKARTA – Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan. Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, baru-baru ini.
Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengatakan, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
“Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah itu, kami serahkan pada tahap pertama 2,5 juta data peserta,” kata Agus.
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
“Saat ini masih ada sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” tutur Agus.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan BPJAMSOSTEK dan menyatakan, “Data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah nanti akan ditransfer ke penerima program BSU”.
Ida juga menambahkan, Kemenaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini. “Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini,” tutup Ida.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Madura Dhyah Swasti Kusumawardhani menyampaikan, hingga hari ini, Kamis (27/8/2020), pihaknya di terus berupaya semaksimal mungkin dalam proses pengumpulan nomor rekening peserta PU aktif di wilayah Kantor Cabang Madura.
“Intinya kami sangat mensuport program BSU dari pemerintah dan harapan kami agar tidak ada yang terlewat mendapat BSU dari Pemerintah. Tentunya sesuai kriteria Permenaker 14/2020.Pesan kami, segera mendaftar, ikuti program BPJAMSOSTEK dan rasakan manfaatnya,” pungkas Asti, sapaan akrabnya.











