SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sistem data di Jawa Timur.
Bahkan pihaknya menunjuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim untuk memberikan pelatihan khusus bagi pengelola data pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing OPD.
“Data jangan dikempit (sembunyikan-red) sendiri, mari kita bangun konektivitas antar OPD untuk updating data mewujudkan Big Data dan Satu Data,” terang Khofifah pada Rapat Koordinasi (rakoor) Inovasi dan Program Strategis bersama Dinas Kominfo Prov. Jatim serta seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Jawa Timur secara daring, Selasa (26/1/2021).
Dikatakannya, penyajian data yang baik membuktikan jika pemerintah berbuat dan melakukan program pembangunan.
Inisiatif ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan, tak hanya untuk pengambilan kebijakan, tapi juga bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.
“Dinas Kominfo yang menjadi user pengelolaan data dan OPD lain segera membangun konektivitas dalam updating data,” katanya.
Seperti yang telah dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 lalu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampirwanto menerangkan, pengelolaan Big Data di Jatim yang diharapkan adalah seperti layaknya aplikasi google.
Saat masyarakat membutuhkan data tentang sesuatu berkaitan dengan Jatim, maka tinggal memanfaatkan aplikasi tertentu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
Penyajian data yang baik tentunya menambah bobot kualitas berita pada setiap press release yang diterbitkan.
Sehingga berita yang tersaji bukan hanya berdasakan kegiatan yang ada, namun hal itu merupakan hasil pembangunan karena diperkuat dengan data.
Tahun 2021 pihaknya akan melakukan penguatan sarana prasarana (hardware/server) dengan mengalokasikan dana senilai Rp 1,7 miliar.
Harapannya tentunya semakin mempercepat akses Big Data serta kapasitas data yang tersaji.
Penguatan sarana prasarana merupakan komitmen untuk mewujudkan Big Data ideal.
