Surabaya l bidik.news – Dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan, muncul usulan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang berfokus pada manajemen aset di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Hj.Ma’mulah Harun menyampaikan , aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai memiliki skala yang luar biasa. Aset tersebut tersebar luas di seluruh kabupaten dan kota, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih terfokus.
“Aset itu memang pada prinsipnya milik Provinsi Jawa Timur ini luar biasa. Asetnya tersebar di seluruh kabupaten/kota dan luasnya juga luar biasa,” terang Hj.Ma’ mulah Harun pada Senen ( 29/9/2025 ).
Selama ini, pengelolaan aset secara umum berada di bawah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, diusulkan agar dibentuk UPT khusus aset yang memiliki fokus tunggal dalam manajemen dan digitalisasi aset daerah.
Keyakinan muncul bahwa dengan adanya UPT khusus, digitalisasi aset akan dapat tercapai secara optimal karena adanya pihak yang secara spesifik bertugas mengelolanya.
Digitalisasi ini diharapkan mencakup data-data penting aset yang terperinci, meliputi
Jumlah dan Lokasi aset secara pasti ,
Luas aset,
Status sertifikat kepemilikan.
Selain itu Fungsi dan Pemanfaatan aset saat ini hasil yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.
Dipercayai bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki sistem yang memungkinkan akses data aset secara transparan dan mudah, hanya dengan mengakses laman website. Pemanfaatan data ini pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.
Lebih lanjut di katakan Politisi PKB dari Dapil 4 ( Situbondo,Bondowoso dan Banyuwangi ) , implementasi data digital ini memerlukan kerja sama erat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan program digitalisasi data aset terintegrasi dalam skema Satu Data yang akurat.( Rofik )
